AHY Kebut Pembangunan Infrastruktur untuk Atasi Kesenjangan Sosial

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia demi menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dalam acara Peluncuran Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 yang digelar pada Senin (15/9/2025), AHY menyampaikan bahwa ketimpangan infrastruktur tidak boleh dibiarkan karena dapat memicu berbagai masalah sosial dan memperburuk kualitas hidup masyarakat.

"Infrastruktur ini juga harus bisa diakses dengan baik, setara, untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan dasar. Jadi tidak boleh ada kota yang pelayanan publiknya begitu baik, tapi di tempat lain jomplang sekali. Ini kembali akan menghadirkan ketimpangan," katanya, Senin (15/9/2025).

AHY menyoroti kondisi ketimpangan yang masih nyata terlihat di banyak kota besar, di mana gedung-gedung pencakar langit berdiri megah di tengah lingkungan kumuh (slum area). Hal ini, menurutnya, mencerminkan wajah kemiskinan kota yang sampai saat ini masih belum terselesaikan.

"Maka kita berharap ketika ada gedung-gedung tinggi menjulang dan di sekitarnya masih ada slum area, di sinilah bagaimana pemerintah dan melibatkan semua kalangan lain termasuk dunia bisnis dan swasta, agar juga bisa menghadirkan solusi mengurangi ketimpangan," ungkap Menko AHY.

Meskipun ketimpangan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, Menko AHY menekankan pentingnya terus menurunkannya dari waktu ke waktu, bukan justru membiarkannya meningkat. Ia juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia melalui penyediaan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak.

"Karena berbicara pertumbuhan itu sesuatu yang penting, tetapi apalah artinya pertumbuhan tinggi kalau masyarakat kita masih ada yang tidak mendapatkan akses terhadap air bersih, tidak punya sanitasi yang layak, stunting, bukan karena kurang makan tapi karena rumahnya tidak layak, dan lain sebagainya," lanjut Menko AHY.

"Saya rasa kita semua sepakat di sini mudah-mudahan ke depan semakin terwujud akses yang baik terhadap pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia," tandasnya.

(Feby Novalius)