Kadin: Pemerintah Harus Perhatikan Pengusaha Menengah

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menekankan pentingnya peran pengusaha menengah dalam memperkuat perekonomian nasional di tengah berbagai dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi saat ini.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan bahwa pengusaha kelas menengah perlu diperhatikan untuk bisa meraih pendanaan sehingga industri juga bisa turut berkembang dan tenaga kerja bisa diserap.

"Untuk dalam keadaan seperti ini, penting kita memperhatikan *the middle business people* atau istilahnya pengusaha kelas menengah supaya bisa juga naik kelas," ujarnya ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Jumat (19/9/2025).

Anindya menyambut baik insentif yang saat ini telah diberikan pemerintah untuk sektor UMKM, seperti insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5%. Namun, ia berharap kedepannya insentif serupa juga dapat diberikan kepada pengusaha kelas menengah, terutama dalam bentuk penyaluran kredit hingga kemitraan yang konkret.

"Pada saat ini kita ketahui sudah ada insentif untuk UMKM dari sisi PPh 0,5%. Tapi berikutnya untuk pengusaha kelas menengah juga mesti ada insentif dalam bentuk penyaluran daripada kredit sampai nantinya untuk kemitraan dan lain-lain," ucapnya.

Untuk diketahui, pemerintah resmi memperpanjang insentif PPh sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM hingga tahun 2029. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk meringankan beban pajak dan menyederhanakan kewajiban administrasi bagi para pelaku UMKM.

"Terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya Rp 4,8 miliar setahun, pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun-satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut bahwa pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria penerima insentif PPh 0,5% agar lebih tepat sasaran. Di samping itu juga telah disiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 2 triliun khusus untuk mendukung kebijakan ini pada tahun 2025.

(Taufik Fajar)