Kementerian BUMN Bakal Dilebur ke Danantara, Ini Risiko yang Perlu Diwaspadai

JAKARTA – Komisi VI DPR RI menyoroti isu peleburan Kementerian BUMN dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). DPR mengingatkan pemerintah untuk tidak menyelesaikan masalah dengan cara menimbulkan persoalan baru.

Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, mengaku telah mendengar informasi peleburan tersebut. Dirinya mengetahui bahwa Kementerian BUMN akan diubah menjadi badan. Dengan begitu, peran BPI Danantara akan semakin besar.

"Kalau benar begitu, otomatis peran BPI Danantara akan semakin besar. Namun persoalan mendasarnya sampai hari ini belum jelas, apa batas tupoksi antara Badan BUMN dan Danantara? Bagaimana akuntabilitasnya? Siapa yang mengontrol siapa? Itu pertanyaan yang harus dijawab sebelum kebijakan dijalankan," kata Mufti, Sabtu (20/09/2025).

Kendati demikian, Mufti mengingatkan pemerintah untuk tidak menyelesaikan satu persoalan dengan menimbulkan persoalan baru. Ia berkata, masyarakat ingin BUMN lebih lincah, efisien, dan bermanfaat untuk rakyat.

"Tapi kalau kebijakan ini lahir dengan cara grusa-grusu, tanpa naskah akademik yang terbuka, tanpa uji publik, tanpa melibatkan DPR, maka potensi kerusakannya lebih besar daripada perbaikan," ucap Mufti.

Mufti pun mewanti-wanti akan risiko besar bila rencana kebijakan peleburan itu dimanfaatkan oleh "pihak tertentu" yang mengincar aset BUMN. Ia meminta negara harus hadir dengan tata kelola yang transparan.

"Ada risiko besar kebijakan ini dimanfaatkan ‘penumpang gelap’ yang mengincar aset dan kekuasaan atas BUMN. Negara harus hadir dengan tata kelola yang transparan, patuh hukum, sesuai undang-undang, dan taat konstitusi, bukan dengan kebijakan jalan pintas," ucap Mufti.

Apapun desain Kementerian BUMN dan BPI Danantara, ia menyatakan Komisi VI DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat.

"Jangan sampai perombakan struktur hanya berganti pemain, sementara problem klasik BUMN, dari tata kelola, beban utang, sampai kebermanfaatan untuk rakyat, justru tidak tersentuh. Itu akan jadi kerugian besar bagi bangsa," pungkasnya.

(Feby Novalius)