"Reforma agraria sejati bukan hanya agenda keadilan sosial, tetapi juga strategi ekonomi makro. Distribusi tanah yang adil dan produktif akan memperkuat basis produksi pangan nasional, menekan impor, memperkuat cadangan devisa, dan menjaga stabilitas ekonomi negara," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Ketua Umum SPI, Henry Saragih, mengatakan reforma agraria merupakan tetmasuk agenda prioritas dalam Asta Cita. Namun hingga kini, pemerintah belum juga menyusun kebijakan maupun program nyata untuk mengimplementasikannya.
"Padahal inilah saat yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan keberanian politiknya," tambah Henry.
Dia menilai, fakta ketimpangan agraria semakin memperkuat urgensi agenda.
Data resmi Badan Pertanahan Nasional menunjukkan rasio gini penguasaan tanah mencapai 0,58, sementara jumlah petani gurem terus meningkat.
Anggota SPI sendiri menghadapi konflik agraria yang melibatkan 118.792 kepala keluarga dengan luasan 537.062 hektare, berhadapan dengan perusahaan perkebunan, kehutanan, hingga institusi negara.
(Taufik Fajar)