Sah! Penyaluran Subsidi BBM, LPG dan LPG Pakai Data BPS

JAKARTA -  Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam mekanisme penyaluran subsidi energi mencakup bahan bakar minyak (BBM), LPG dan listrik. Nantinya akan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan baru ini akan berbasis data yang disusun oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Tujuannya agar penyaluran subsidi tepat tepat sasaran kepada penerima manfaat.

"Saya dari awal berdiskusi terus sama Bu Winny (Kepala BPS), kita mungkin perlu 1-2 putaran lagi (rapat) baru kemudian kita pakai. Untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik, nanti ibu Winny yang punya kepentingan," ujar Bahlil pada acara MoU dengan BPS di Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya masih dalam tahap pengumpulan data dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Dia berharap tahun 2026 data tersebut bisa dirampungkan dan bisa menjadi rujukan untuk penyaluran subsidi yang tepat sasaran.

"Insyaallah agar bisa lebih cepat lebih baik. Tapi apalah artinya kita mau cepat tapi datanya tidak akurat," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa kolaborasi dengan Kementerian ESDM merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem statistik nasional agar dapat menopang perumusan kebijakan publik yang berbasis data.

"Kolaborasi ini adalah untuk meneguhkan komitmen bersama tentang pentingnya data bagi perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis bukti," ujarnya.

Dia menambahkan, pembangunan sistem statistik nasional membutuhkan langkah terpadu lintas lembaga. "Visi kami adalah menghasilkan data yang berkualitas dan berkemanfaatan. Untuk itu, kami membutuhkan data dari berbagai sumber, sehingga kami bisa memastikan data yang disajikan BPS adalah data yang andal dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh kementerian, termasuk Kementerian ESDM," pungkasnya.

(Dani Jumadil Akhir)