KDM Tantang Balik Purbaya Kembalikan TKD Rp2,4 Triliun jika Serapan Pemprov Jabar Tinggi

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menantang kembali Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengembalikan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp2,4 triliun yang dipangkas. Hal ini akan dilakukan jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki nilai belanja pembangunan yang baik.

"Kalau nanti bulan Desember ternyata Provinsi Jawa Barat belanjanya baik, belanja pembangunannya paling tinggi di Indonesia, saya mau nagih sama Pak Menteri Keuangan 'TKD Jawa Barat Kembalikan dong, yang 2,458'," ucap Dedi kepada wartawan di Gedung Bank Indonesia, Rabu (22/10/2025).

Dedi mengatakan bahwa kebijakan itu dilakukan lantaran Purbaya mengkritisi serapan Pemerintah Daerah yang kecil meskipun TKD yang diberikan berjumlah besar. Padahal, tegas Dedi, Provinsi Jawa Barat memiliki nilai serapan tertinggi.

"Karena kami sudah belanja dengan baik maka pemerintah yang belanja dengan baik harus dikasih hadiah dengan dikembalikan haknya, yaitu Rp2,458 (TKD dipotong) harus kembali lagi ke Kas Provinsi Jawa Barat," tegas Dedi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasannya dibalik pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang memicu protes dari sejumlah kepala daerah. Menurut Purbaya, pemotongan ini bukan berarti ekonomi di daerah melemah, melainkan merupakan upaya untuk mengoptimalkan kinerja anggaran agar lebih efektif.

Purbaya mengatakan bahwa pagi hari ia sempat bertemu perwakilan pimpinan daerah, termasuk Wakil Gubernur dan beberapa Bupati, yang menyampaikan protes serupa.

"Ini pada asalnya begini, anggaran tahun depan kan dipotong. Tahun ini juga sempat dipotong juga kan. Jadi mereka protes sama dengan Anda. 'Kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak' kira-kira gitu," ungkap Purbaya dalam Press Statement di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).

Purbaya secara terbuka mengungkapkan bahwa alasan utama pemotongan TKD adalah karena isu penyelewengan dan ketidakefektifan penyerapan anggaran di masa lalu.

"Tapi alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan ya. Artinya nggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu. Ingin mengoptimalkan," jelasnya.

(Taufik Fajar)