Di sisi lain, analis menyoroti fenomena sosial ekonomi yang memperparah tekanan daya beli, antara lain meningkatnya kasus pinjaman daring (pindar) dan perjudian online. Aqil menyebut kedua hal ini memperburuk kemampuan finansial rumah tangga, khususnya pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
"Berbagai kasus judi online & pinjaman online menjadi semakin peliknya permasalahan struktural daya beli, sehingga harus ditangani oleh pemerintah secara serius," ujarnya.
Meski demikian, pemerintah disebut masih berupaya menahan pelemahan sektor melalui kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk hunian di bawah Rp5 miliar yang akan diperpanjang hingga 2027. Katalis ini didukung dengan tren penurunan suku bunga.
Aqil menilai kebijakan ini memberi kepastian bagi pengembang dalam menyiapkan produk, meskipun tantangan dari sisi permintaan masih besar.
Untuk menghidupkan kembali sektor properti, ujarnya, kebijakan fiskal dan moneter harus diimbangi dengan langkah strategis memperkuat daya beli masyarakat.
"Ada downside risk, jika terhambatnya penyaluran fiskal, maka dapat mengganggu pemulihan daya beli," jelasnya.
(Feby Novalius)