JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku siap menyalurkan dana darurat untuk membantu penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera.
“Kalau saya disuruh bayar, saya bayar, gitu saja,” ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025).
Namun, kata Purbaya, dana darurat belum bisa dipakai lantaran bencana banjir dan longsor di Sumatera belum berstatus bencana nasional.
“Saya belum tahu itu malah. Itu harus tanya ke sana, saya bukan bidang itu,” kata Purbaya.
Sekadar informasi, bencana banjir dan tanah longsor ini melanda wilayah yang cukup luas di Pulau Sumatera. BNPB mencatat, banjir dan tanah longsor terjadi di Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Singkil, dan Bireuen.
Adapun di wilayah Sumatera Utara, banjir dan longsor juga terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, serta Nias. Bahkan di Padang Sidempuan, banjir pada 25 November 2025, misalnya, telah mengakibatkan sekitar 220 jiwa dan 17 unit rumah terdampak, serta satu orang dilaporkan hilang.
Gempa tektonik bermagnitudo 6,3 di laut barat laut Sinabang, Aceh, yang getarannya terasa hingga Medan, juga menambah daftar kekhawatiran. Cuaca ekstrem yang dipicu salah satunya oleh Siklon Tropis KOTO dan Bibit Siklon 95B telah meningkatkan risiko secara signifikan.
Sementara itu, untuk wilayah Sumatera Barat, banjir dan longsor melanda Kota Padang, Tanah Datar, Bukittinggi, Solok, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Pasaman Barat, dan Lima Puluh Kota. Di Kabupaten Agam, banjir pada 25 November 2025 tercatat berdampak pada 42 kepala keluarga/143 jiwa serta 21 unit rumah.
(Feby Novalius)