BP Taskin juga memperkuat kebijakan Graduasi Terpadu dan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi nasional agar keluarga penerima manfaat dapat bergerak menuju kemandirian ekonomi secara terukur. Selain itu, seluruh agenda percepatan pengentasan kemiskinan akan dikonsolidasikan antara pemerintah pusat, daerah, serta mitra non-pemerintah untuk memastikan upaya berjalan terintegrasi dan berfokus pada kantong-kantong kemiskinan ekstrem.
“Dengan perencanaan kerja yang sudah kami susun, BP Taskin akan menyinkronkan program-program kementerian dan lembaga, memadukannya dengan program pemerintah daerah kabupaten dan kota agar setiap gerakan BP Taskin dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah,” sebut Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule.
Dengan arah kebijakan dan target kerja tersebut, BP Taskin optimistis dapat memperkuat kontribusinya dalam mendukung agenda organisasi pada 2026 serta memastikan seluruh program terlaksana secara efektif dan berkesinambungan.
(Feby Novalius)