Geopolitik Global hingga Konflik Kawasan Diprediksi Tekan Sektor Maritim Indonesia di 2026

"Kita harus mempersiapkan strategi maritim yang juga mencakup kebijakan pertahanan dan keamanan maritim yang mumpuni, sekaligus ditopang oleh teknologi maritim yang memadai. Kita di TNI AL sudah merumuskan itu," tegasnya

Salim menegaskan bahwa Indonesia perlu menyiapkan strategi maritim yang komprehensif dan terintegrasi, tidak hanya dalam aspek pertahanan, tetapi juga dalam kebijakan keamanan laut dan penguatan teknologi maritim. Menurutnya, kesiapan militer perlu dibarengi dengan penguatan sistem pemantauan, pengamanan jalur laut, serta koordinasi lintas lembaga agar Indonesia mampu merespons dinamika kawasan dengan cepat dan terukur.

Sementara itu, dari perspektif diplomasi, mantan Deputy Chief of Mission KBRI Beijing, PLE Priatna, menilai bahwa kebijakan luar negeri harus berjalan seiring dengan kebijakan maritim nasional. Ia menekankan bahwa tanpa sinkronisasi antara diplomasi dan pembangunan sektor maritim, Indonesia akan sulit meningkatkan posisi tawar dalam percaturan ekonomi dan politik global.

"Kebijakan luar negeri harus terkait langsung dengan kebijakan maritim, termasuk pertahanan dan keamanan maritimnya. Dengan begitu, ekonomi maritim kita bisa lebih kompetitif di tengah dinamika global yang terus berubah," tambahnya.

Dari sisi domestik, pakar pelabuhan Wahyono Bimarso menyoroti masih besarnya tantangan struktural dalam pengelolaan sektor maritim nasional, terutama dalam kepelabuhanan, kenavigasian, angkutan perairan, serta perlindungan lingkungan laut. Ia menilai, konsistensi dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pelayaran menjadi kunci untuk memperbaiki kinerja logistik dan memperkuat daya saing maritim Indonesia.

"Kita sebagai negara kepulauan masih menghadapi banyak tantangan dalam lingkup maritim. Kalau ini tidak dibenahi, kinerja logistik akan sulit meningkat dan biaya distribusi tetap tinggi," pungkasnya.

(Taufik Fajar)