BNI Ungkap Penyaluran Rp88 Triliun Dana SAL Pemerintah

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mencatat realisasi pengelolaan dana pemerintah yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). BNI menerima penempatan dana negara dalam dua tahap dengan total mencapai Rp80 triliun.

Penempatan ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah yang mengalokasikan dana antara Rp200 triliun hingga Rp276 triliun ke perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendorong likuiditas dan intermediasi.

"Terkait dana yang berasal dari SAL, di BNI disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama ditempatkan Rp55 triliun oleh Menteri Keuangan, kemudian pada Desember ditambahkan lagi Rp25 triliun, sehingga total mencapai Rp80 triliun," ungkap Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dalam RDP Komisi VI DPR, Senin (26/1/2026).

Dalam laporannya, Putrama merinci dinamika dana tersebut, di mana tahap kedua sebesar Rp25 triliun yang masuk pada Desember 2025 telah ditarik kembali sebagian besar oleh pemerintah ke Bank Indonesia untuk keperluan fiskal negara.

"Nah, kemudian tahap kedua sebesar Rp25 triliun telah ditarik oleh pemerintah pada 15 Desember 2025 sebesar Rp23 triliun dan sudah kembali ke Bank Indonesia," jelasnya.

Meskipun terdapat penarikan dana, BNI menunjukkan performa intermediasi yang impresif. Dari basis penempatan dana tahap pertama sebesar Rp55 triliun, BNI berhasil melakukan leverage sehingga total kredit yang disalurkan ke sektor produktif jauh melampaui angka tersebut.

"Nah, kemudian kami telah menyalurkan total Rp88 triliun dari Rp55 triliun dana SAL yang ditempatkan oleh pemerintah di BNI," tambah Putrama.