Soal Wacana Utang Whoosh Pakai APBN, Purbaya: Belum Ada Perintah Prabowo 

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi soal belum adanya kepastian penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh senilai Rp1,2 triliun per tahun. 

Purbaya menekankan belum ada perintah dari level eksekutif untuk mengandalkan APBN demi membayar utang proyek Whoosh. Sampai sekarang, dia masih menunggu petunjuk dan perintah.

"Belum ada petunjuk khusus dari Presiden (Prabowo)," kata Purbaya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Menurut Purbaya, skema pembayaran utang proyek Whoosh belum ada yang jelas, termasuk dari penggunaan anggaran dari Danantara yang menghimpun dividen BUMN. 

"Adanya dari Rosan (CEO Danantara), itu kan belum clear. Saya kalau ada petunjuk presiden saya kerjain, sekarang belum. Paling enggak, ada tapi belum firm," katanya. 

Soal wacana penggunaan APBN untuk menambal utang proyek Whoosh dinilai tidak tepat. Kepada IDX Channel, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mewanti-wanti pembayaran utang proyek yang dibangun era Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini sepatutnya tak dibebankan penuh oleh APBN. Sebab, ruang fiskal Indonesia bakal terguncang dengan menanggung semua utang yang berjumlah sekitar Rp120 triliun tersebut.

"Skema utang Whoosh yang multiyears ini mengurangi kapasitas fiskal pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional. Itu multiyearsnya pun puluhan tahun baru selesai. Bagaimana jika ada perubahan suku bunga yang mengerek pembayaran hutang Whoosh? Bisa terjadi risiko gagal bayar. Ini harus jadi pertimbangan pemerintah," ujar Huda.

(Taufik Fajar)