Dia memanfaatkan data Badan Pusat Statistik untuk menentukan kriteria MBR, termasuk di mana saja titik-titik yang patut diintervensi kebijakan rumah bersubsidi.
"Saya mengucapkan terima kasih dukungan anggaran atas persetujuan DPR bagi kementerian kami naik 100 persen. Jadi ini juga kami akan bekerja keras dan menjaga integritas sehingga kepercayaan DPR juga kami bisa jaga dan pelihara," kata Ara.
Sepanjang 2025, Kementerian PKP telah mengklaim telah merampungkan proyek rumah subsidi sebanyak 221.000 unit dari total alokasi 350.000 unit untuk tahun 2025. Memulai awal 2026, proyek rusun bersubsidi dimulai dengan memanfaatkan hibah lahan di kawasan Meikarta, Jawa Barat, yang digadang-gadang bisa menyediakan 141.000 unit.
(Taufik Fajar)