Izin Freeport Diperpanjang, Bahlil Pastikan RI Kuasai 63 Persen Saham

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan mengenai perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport-McMoRan (FCX) di Papua setelah 2041. Dengan perpanjangan ini, kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) juga naik menjadi 63 persen. 

Bahlil menjelaskan tambahan divestasi 12 persen saham tersebut akan diberikan tanpa biaya pada saat perpanjangan kontrak operasi tahun 2041. Dengan skema ini, porsi kepemilikan nasional diproyeksikan meningkat signifikan dari komposisi saat ini, di mana Indonesia melalui holding pertambangan MIND ID telah menguasai sekitar 51 persen saham Freeport Indonesia sejak proses divestasi 2018.

Kepemilikan Saham Naik Berdampak ke Negara

Menurutnya, peningkatan kepemilikan tersebut akan berdampak langsung pada penerimaan negara, baik dari dividen, royalti, maupun pajak. Pemerintah juga menargetkan distribusi manfaat ekonomi lebih merata karena sebagian pendapatan negara akan dialokasikan kepada pemerintah daerah penghasil tambang.

"Di dalam perpanjangan 2041 nantinya, diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini, termasuk royalti dan pajak-pajak lain khususnya emas," kata Bahlil dalam konferensi pers secara virtual dari Amerika Serikat, Jumat malam (20/2/2026).

Sebagian dari tambahan 12 persen saham itu juga akan dibagikan kepada pemerintah daerah Papua sebagai daerah penghasil.

Selain itu, Bahlil berharap perpanjangan izin tersebut dapat menjaga keberlanjutan usaha dan membuka peluang kerja di Papua, serta mendorong peningkatan pendapatan daerah dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).