MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pemerintah kerja keras dan putar otak agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tidak melebar melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Ancaman pelebaran defisit APBN 2026 imbas melonjaknya harga minyak dunia karena perang AS-Israel vs Iran.
Hingga Februari 2026, tercatat defisit APBN sebesar Rp135,7 triliun atau setara dengan 0,53 persen terhadap PDB. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hal ini masih berada dalam jalur yang aman meskipun hingga akhir Februari tercatat mengalami defisit.
“Defisit APBN tercatat sekitar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen dari PDB yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Berikut ini Okezone rangkum menjaga defisit APBN 2026 agar tidak melebihi 3 persen, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Prabowo menyampaikan harapan agar Indonesia suatu saat juga dapat menghilangkan defisit anggaran. Artinya, penerimaan negara mampu menutupi seluruh belanja negara. "Kita berharap selalu menjaga agar defisit kita tidak bertambah. Bahkan cita-cita kita adalah, kalau bisa, kita tidak memiliki defisit," ujar Prabowo di akhir Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden untuk menanggapi kekhawatiran bahwa defisit anggaran bisa melampaui 3 persen di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah. Lonjakan harga minyak dunia dikhawatirkan dapat meningkatkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Prabowo mengakui konflik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga BBM hingga harga pangan. Namun, dengan upaya swasembada pangan yang sedang dikerjakan pemerintah, Indonesia dinilai tidak perlu terlalu khawatir.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan sumber energi alternatif untuk menggantikan BBM. Energi tersebut berasal dari sumber daya alam (SDA) yang melimpah di dalam negeri, seperti bioetanol dan biofuel. "Kita, alhamdulillah, sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Untuk BBM, sebenarnya kita sudah memiliki rencana-rencana, dan ini akan kita akselerasi," jelasnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi rumor yang beredar mengenai rencana pemerintah dan DPR untuk melampaui ambang batas defisit APBN sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Purbaya, hingga saat ini dirinya belum mengetahui adanya rencana perubahan aturan yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut.
Purbaya memastikan bahwa postur APBN saat ini masih cukup tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global, terutama terkait dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap harga minyak dunia.
"Saya belum tahu, masih dipikirin kali ya. Tapi kita selalu hitung dampak kenaikan harga minyak dunia ke APBN kita. Sehingga nanti kalau perlu satu keputusan, kita hitungin dalam dampaknya itu saja," tegas Purbaya usai sidang debottlenecking, Jumat (13/3/2026).
Purbaya juga membantah bahwa opsi pelebaran defisit tersebut telah dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas terbaru.
"Saya enggak terlalu ingat tuh, saya sih lihat masalah ekonomi saja (yang dibahas dalam ratas)," tutur Purbaya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan tantangan berat dalam menjaga postur APBN 2026. Airlangga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ambang batas defisit 3 persen kini sangat sulit untuk dipertahankan akibat gejolak geopolitik global.
Menurut Airlangga, menjaga defisit tetap di bawah 3 persen akan membawa konsekuensi besar terhadap rencana pembangunan nasional.
"Artinya berbagai skenario defisit sulit dipertahankan kecuali kita mau memotong belanja dan pertumbuhan," kata Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jumat (13/3/2026).
Pemerintah telah menyiapkan tiga simulasi berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dan nilai tukar Rupiah yang terus mengalami tekanan.
Skenario Pertama, harga minyak USD86 per barel dengan kurs Rp17.000 per dolar AS. Dalam kondisi ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,3 persen, tingkat bunga SBN 7,2 persen, dan defisit mencapai 3,18 persen.
Skenario Kedua, harga minyak melonjak ke USD97 per barel dengan kurs Rp17.300 per dolar AS. Pertumbuhan ekonomi diprediksi melambat ke 5,2 persen dengan angka defisit membengkak menjadi 3,53 persen.
Skenario Ketiga (Terburuk) harga minyak menembus USD115 per barel dengan kurs Rp17.500 per dolar AS. Pada titik ini, angka defisit diperkirakan melonjak tajam hingga 4,06 persen.
Mengingat risiko fiskal yang besar, Airlangga menekankan perlunya tindak lanjut melalui koordinasi yang lebih spesifik. "Ini beberapa skenario yang perlu kita rapatkan secara terbatas," tambah Airlangga.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menegaskan bahwa defisit APBN tetap akan dijaga di bawah batas 3 persen dari PDB sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Menurut Said, DPR melalui Banggar berkomitmen untuk tetap mematuhi kerangka kebijakan fiskal yang telah diatur dalam undang-undang, termasuk terkait batas defisit anggaran negara.
“Sebagai Ketua Banggar, kami patuh terhadap Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Batas defisit kita 3 persen dari PDB, dan saya tidak pernah punya pikiran untuk melampaui batas itu,” ujar Said di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Dia menjelaskan bahwa hingga saat ini kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam koridor yang relatif aman. Banggar memperkirakan defisit APBN masih dapat dijaga di kisaran 2,8 persen dari PDB, sehingga tidak ada skenario yang mengarah pada pelampauan batas defisit yang telah ditetapkan.
“Saya kira defisit kita masih bisa dijaga di sekitar 2,8 persen. Kita tidak perlu khawatir berlebihan selama pengelolaan fiskal dilakukan secara disiplin,” jelasnya.
Said menambahkan bahwa berbagai dinamika global, termasuk gejolak geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia, memang berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian. Namun demikian, ia menilai pemerintah memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk melakukan mitigasi terhadap berbagai risiko tersebut.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat manajemen fiskal melalui penajaman program prioritas serta pengelolaan belanja negara yang lebih efektif. Langkah tersebut diyakini dapat menjaga kesehatan fiskal sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dia juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap batas defisit bukan hanya persoalan teknis anggaran, tetapi juga menyangkut kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia di mata dunia. “Ini juga menjadi sinyal bagi pasar dan investor bahwa fondasi fiskal kita sehat, stabil, dan berkelanjutan,” katanya.
Ekonom Indef Hakam Naja memproyeksikan defisit APBN 2026 terhadap PDB bisa mendekati 4 persen melampaui angka 3 persen yang dipatok oleh Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Angka ini diproyeksi terjadi jika harga minyak dunia terus merangkak naik ke USD100 per barel imbas penutupan Selat Hormuz buntut perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.
Dia menjelaskan, penutupan Selat Hormuz yang dilalui 20% suplai minyak dunia menjadi pemicu kenaikan harga minyak dunia. Saat ini asumsi makro APBN 2026 harga minyak pada kisaran USD70 per barel. Sedangkan kenaikan USD1 per barel minyak akan menaikkan defisit sebesar Rp6,8 triliun. Saat ini, harga minyak sudah menembus level USD100 per barel.
"Kenaikan harga minyak pada angka mendekati USD100 per barel ini bisa mendongkrak defisit APBN terhadap PDB mendekati 4 persen, melampaui angka 3 persen yang dipatok oleh UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," ujar Naja di Jakarta, Senin (9/3/2026).
(Dani Jumadil Akhir)