MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Batas maksimal defisit anggaran sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tetap dipertahankan dan tidak akan diubah, kecuali Indonesia menghadapi keadaan darurat skala besar. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kepastian kepada pasar dan investor global bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal.
Saat ini pemerintah bekerja keras untuk mempertahankan defisit APBN 2026 agar tidak melebihi 3 persen sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Di sisi lain, pemerintah mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran sebagai respons atas pecahnya konflik di Timur Tengah yang telah memicu lonjakan harga minyak dunia. Keputusan ini diambil guna memastikan defisit APBN tetap disiplin di bawah ambang batas 3 persen.
Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta defisit APBN 3% tidak akan diubah kecuali keadaan darurat, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Presiden Prabowo menyebutkan bahwa aturan yang lahir pasca-krisis keuangan Asia ini merupakan instrumen vital dalam pengelolaan keuangan negara.
“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19. Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” kata Prabowo dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Senin (16/3/2026).
Prabowo menolak gagasan pertumbuhan ekonomi yang didorong melalui penambahan utang secara masif. Dia menekankan prinsip kehati-hatian yang dipegang teguh sejak dini dalam mengelola pengeluaran negara.
“Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan. Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan,” tegas Prabowo.
Meskipun menyadari banyak negara Uni Eropa yang mulai meninggalkan target ketat tersebut, Prabowo memilih agar Indonesia tetap pada jalur disiplin. Ia pun optimis bahwa penguatan sumber daya alam dan energi alternatif seperti biofuel dan panas bumi akan membawa Indonesia pada titik efisiensi tinggi dalam dua tahun ke depan, sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber luar.
Menyambung arahan Presiden, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan lebih rinci mengenai situasi seperti apa yang memungkinkan defisit APBN melampaui batas 3 persen. Berdasarkan hasil rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Senin (16/3/2026), Purbaya menegaskan bahwa syarat utamanya adalah terjadinya resesi ekonomi global.
"Dalam keadaan normal tidak, dalam keadaan krisis ya. Indikasi krisis itu kalau untuk saya ya ekonominya sudah resesi, terus global juga resesi semua, enggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi, atau semua cara untuk memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalikkan arah pertumbuhan ekonomi kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian," jelas Purbaya.
Terkait spekulasi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk melebarkan defisit akibat lonjakan harga minyak dunia, Purbaya menyatakan langkah tersebut belum diperlukan saat ini. Pemerintah masih memantau durasi kenaikan harga energi sebelum melakukan hitung ulang.
"Karena kan anggarannya masih aman, kalau harga minyak tinggi terus bertahan lama baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya, tapi enggak langsung serta merta dengan perppu," tutup sang Bendahara Negara.
Dengan pernyataan senada dari Presiden dan Menteri Keuangan, pemerintah mengirimkan sinyal kuat kepada pelaku pasar bahwa kebijakan makroekonomi Indonesia tetap terukur dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa durasi perang akan menjadi faktor penentu kebijakan fiskal pemerintah ke depan. Pemerintah pun menyiapkan opsi pemangkasan anggaran.
"Tetapi karena kita masih di bulan-bulan awal, perang baru dua minggu, kita belum tahu apakah empat minggu, apakah lima minggu, itu menggunakan skenario pemotongan anggaran. Jadi selama perangnya masih belum mencapai dalam tanda petik lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran, dan kita masih menggunakan maksimum defisit 3 persen," kata Airlangga.
Meski opsi pemangkasan anggaran berada di meja perundingan, Airlangga memberikan jaminan bahwa program-program prioritas dan unggulan pemerintah tidak akan tersentuh. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih akan tetap berjalan sesuai rencana karena dianggap sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.
"(Anggaran) program unggulan tidak ada yang diubah. Karena itu investasi jangka panjang," ungkap Airlangga.
Kepastian mengenai anggaran program unggulan juga dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dia memastikan bahwa alokasi dana untuk BGN tetap sesuai dengan ketetapan awal dalam APBN 2026. Sebagai informasi, anggaran yang telah ditetapkan untuk BGN dalam APBN 2026 mencapai Rp 335 triliun.
"Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan anggaran APBN 2026," ujar Dadan usai rapat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah tidak akan memotong anggaran program makan bergizi gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih meski pemerintah tengah melakukan efisiensi. Diketahui, langkah efisiensi anggaran ini demi menjaga defisit APBN tidak lebih dari 3%.
Prasetyo menjelaskan bahwa penghitungan defisit fiskal dilakukan dalam kerangka tahunan. Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten melakukan peninjauan ulang terhadap berbagai pos anggaran, bahkan sebelum adanya dinamika global seperti eskalasi konflik di Timur Tengah.
“Fiskal itu kan dalam satu tahun. Jadi kalau yang disebut dengan misalnya defisit, cara menghitung itu kan dalam satu tahun. Ini terpisah ya, jangan nanti juga. Tolong jangan dipotong-potong juga,” kata Prasetyo usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (17/3/2026).
“Tapi di satu sisi memang, tanpa ada kejadian yang kemarin (eskalasi timur tengah) pun, kita itu kan terus berusaha untuk melakukan penyisiran terhadap kegiatan-kegiatan atau mata anggaran-mata anggaran yang sebagaimana tahun lalu,” ujarnya.
Prasetyo mencontohkan, pengeluaran untuk perjalanan dinas, terutama perjalanan luar negeri, kini diperketat. Selain itu, belanja yang sifatnya tidak mendesak, seperti pembangunan gedung yang belum berdampak langsung pada kinerja kementerian, juga ditunda. “Contoh perjalanan dinas, perjalanan dinas luar negeri. Itu terus kami perketat.”
“Bahkan saya selaku Mensesneg yang bagian ujung mengeluarkan izin, itu mau perketat untuk perjalanan dinas luar negeri. Itu contoh-contohnya. Kemudian belanja-belanja yang bersifat bisa kita tunda, itu juga terus menurut,” papar Prasetyo.
Prasetyo juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan penyisiran anggaran yang tidak produktif untuk dihemat, yang disebabkan dampak peningkatan eskalasi di timur tengah.
“Jadi kita sisir ulang, mana yang sekiranya tidak produktif atau kurang produktif, mana yang bisa ditunda, misalnya pembangunan gedung yang kalau itu sifatnya belum ada, tidak mengganggu kinerja kementerian, kita tunda dulu, itu ada masuk di tempat kami, di tempat saya. Dan tentunya kementerian keuangan, kita akan selalu rutin untuk berkoordinasi,” ujarnya.
Prasetyo kembali menegaskan bahwa tidak akan memangkas menggeser atau memangkas program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.
“Tidak, kita kan justru lebih memilih untuk mengurangi yang tadi saya. Belanja-belanja yang menurut kita kurang produktif atau kurang berdampak. Nah itulah yang kemudian kita realokasi supaya program-program yang produktif, program-program yang berdampak, program-program yang bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, justru itu yang harus diutamakan,” pungkasnya.
(Dani Jumadil Akhir)