BGN Tegaskan Anggaran 2026 Rp268 Triliun, Bukan Rp335 Triliun

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa alokasi anggaran lembaganya pada 2026 sebesar Rp268 triliun sesuai APBN, bukan Rp335 triliun seperti informasi yang beredar di publik.

Ia menjelaskan bahwa angka Rp335 triliun berasal dari penjumlahan anggaran utama BGN dengan dana cadangan dari skema Dana Standby BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) sebesar Rp67 triliun yang merupakan kebijakan cadangan pemerintah.

“Berdasarkan undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi, jika ada yang menyampaikan bahwa kami memiliki anggaran Rp335 triliun, itu tidak benar,” ujar Dadan, Selasa (31/3/2026).

Menurut Dadan, sekitar 93 persen dari total anggaran Rp268 triliun dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dari total Rp249 triliun yang dialokasikan untuk pelaksanaan MBG, sekitar 70 persen digunakan untuk pembelian bahan baku pangan. Kebijakan ini dinilai memberikan dampak ekonomi langsung bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta rantai pasok pangan nasional.

Sementara itu, sekitar 20 persen anggaran digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk biaya listrik, sewa kendaraan distribusi, hingga pembayaran insentif relawan.

Dadan menyebutkan bahwa jumlah relawan SPPG saat ini telah mencapai lebih dari 1,2 juta orang di seluruh Indonesia, dengan penghasilan berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan.

“Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

(Feby Novalius)