DPR Soroti Penambangan Emas Ilegal, Minta Diselesaikan Lewat Koperasi

JAKARTA — Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Salah satu yang dibahas adalah kinerja perseroan di tengah tekanan harga komoditas global sepanjang 2025.

Pimpinan Komisi VI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam mendorong hilirisasi mineral dan transformasi ekonomi nasional berbasis nilai tambah.

“Sektor pertambangan menjadi tulang punggung dalam membangun rantai pasok industri dari hulu hingga hilir,” ujar Nurdin, Rabu (1/4/2026).

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola, termasuk dalam pengelolaan emas, serta mendorong perusahaan seperti Antam berperan aktif dalam program strategis nasional, termasuk pelibatan koperasi dalam ekosistem tambang.

Menurutnya, praktik penambangan ilegal, khususnya emas, dapat diselesaikan melalui pendekatan koperasi sebagaimana telah dilakukan oleh PT Timah.

“Dengan skema koperasi, diharapkan para penambang mendapatkan manfaat yang lebih adil sekaligus mengurangi praktik perantara yang merugikan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Antam, Untung Budiarto, menjelaskan bahwa perseroan terus memperkuat tata kelola bisnis emas melalui strategi transparansi dan pengembangan kanal penjualan yang terintegrasi.

Menurut Untung, Antam mengadopsi pendekatan omnichannel untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik segmen korporasi (B2B) maupun ritel (B2C).

“Ini adalah kanal penjualan ANTAM yang terbagi menjadi B2B dan B2C, mencakup emas fisik, jasa emas, dan emas digital,” ujarnya.

Pada segmen B2B, Antam melayani pelanggan korporasi dan wholesale, termasuk layanan pemurnian dan analisis emas, serta platform emas digital Brankas untuk korporasi.