Konversi 1 Juta Kendaraan Bensin ke Listrik Bisa Hemat APBN, Insentif EV Dibutuhkan

JAKARTA – Insentif kendaraan listrik dinilai dapat menjadi kunci menjaga ketahanan APBN di tengah lonjakan harga minyak global. Dengan potensi penghematan sekitar 13 juta barel minyak per tahun dari konversi 1 juta kendaraan, kebijakan ini dianggap mampu menekan beban subsidi energi secara signifikan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai pemerintah perlu segera mengaktifkan kembali insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai langkah untuk meredam risiko fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia.

“Tanpa stimulus lanjutan, Indonesia berpotensi kehilangan momentum dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik, terutama di segmen kelas menengah. Risiko perlambatan ini cukup nyata, khususnya setelah insentif fiskal berakhir pada 2025 yang menyebabkan harga kendaraan listrik menjadi lebih mahal dan daya beli masyarakat menyempit,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Data menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga November 2025, penjualan kendaraan listrik sempat mencapai sekitar 82 ribu unit, atau setara 11–12% dari total pasar otomotif nasional, didorong oleh berbagai insentif dari pemerintah.

Namun, di saat yang sama, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mendorong harga minyak dunia (Brent) tetap tinggi, bahkan bertahan di atas USD 100 per barel. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN.

Rizal menjelaskan bahwa alokasi subsidi energi pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun. Anggaran ini sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak, di mana setiap kenaikan USD 1 per barel dapat menambah beban fiskal sebesar Rp6–7 triliun. Artinya, jika harga minyak naik USD 10 per barel, tambahan beban subsidi bisa mencapai Rp60–70 triliun.