Dari sentimen domestik, ekonom menilai desain subsidi berbasis komoditas membuka celah konsumsi oleh kelompok mampu. Skema subsidi energi yang belum tepat sasaran menjadi sorotan di tengah lonjakan harga minyak global. Bahan Bakar Minyak bersubsidi masih dapat diakses tanpa pembatasan yang jelas.
Kondisi ini membuat distribusi subsidi tidak sepenuhnya dinikmati kelompok yang berhak dan berisiko menimbulkan ketimpangan di lapangan. Kelompok seperti nelayan yang berhak justru berpotensi kekurangan pasokan.
"Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global menjadi pukulan telak bagi kondisi fiskal Indonesia di tengah ketergantungan tinggi pada impor BBM. Kenaikan harga yang jauh di atas asumsi APBN memperbesar beban subsidi energi," kata Ibrahim.
Harga minyak yang telah melampaui asumsi APBN 2026 sebesar USD70 per barel. Kenaikan hingga sekitar USD113 per barel memicu tekanan signifikan terhadap anggaran negara.
Fokus Sasaran Subsidi Mesti Dipertajam, ketika harga minyak melonjak ke USD113 per barel, yang berarti lebih dari 60 persen di atas asumsi APBN, tekanan fiskal langsung terasa melalui pembengkakan subsidi dan kompensasi.
Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas untuk meredam gejolak tersebut. Kenaikan harga energi berisiko memperlebar defisit jika tidak diimbangi langkah efisiensi. Penyesuaian harga BBM bukan opsi ideal dalam jangka pendek.
Daya beli masyarakat masih lemah sehingga kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan ekonomi. Sebagai alternatif, pemerintah didorong melakukan efisiensi belanja dan realokasi anggaran. Langkah ini dinilai lebih realistis untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah lonjakan harga minyak global.
Berdasarkan analisis tersebut, Ibrahim memprediksi bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan selanjutnya dan berpotensi ditutup melemah dalam rentang Rp17.100-Rp17.150 per dolar AS.
(Taufik Fajar)