JAKARTA - Pemerintah sedang menyiapkan strategi komprehensif untuk menghadapi lonjakan harga plastik yang berdampak langsung pada keberlangsungan bisnis pengusaha UMKM, khususnya di bidang makanan dan minuman.
Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih tinggi, mencapai 55 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen distribusi bahan baku melewati jalur Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik geopolitik, sehingga mengganggu rantai pasok global.
“Nafta yang menjadi bahan baku utama plastik sebagian besar berasal dari negara-negara Timur Tengah. Kondisi konflik geopolitik ini menghambat distribusi nafta dan mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan,” ujar Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Data Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia pada 2026 menunjukkan bahwa kelangkaan nafta telah menurunkan kapasitas produksi plastik, bahkan menyebabkan sejumlah lini produksi terhenti. Dampaknya, harga plastik di tingkat eceran meningkat tajam dan menekan kinerja pengusaha UMKM, dengan penurunan omzet hingga 50 persen.
Padahal, mayoritas pengusaha UMKM bidang makanan dan minuman masih bergantung pada kemasan plastik. Industri kemasan plastik dalam negeri sendiri mendominasi pasar hingga 67,61 persen pada 2025, dengan sektor makanan sebagai kontributor terbesar.
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah bersama Kementerian Perdagangan menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah membuka alternatif pasokan nafta dari kawasan yang relatif stabil seperti Afrika, India, dan Amerika. Proses administrasi sedang disiapkan agar distribusi bahan baku dapat segera berjalan.