PNS Kementerian PU Tidak WFH, Ini Alasannya

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak menerapkan kebijakan work from home (WFH) pada hari Jumat bagi para pegawai. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan tugas kementerian yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur serta penanganan kondisi darurat di lapangan.

“Skema WFH di PU sebenarnya tidak terlalu ada. Karena PU itu, di samping membangun infrastruktur, juga termasuk bagian dari tim utama manakala ada rencana bersama BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” kata Menteri PU Dody Hanggodo, Jumat (10/4/2025).

Menurutnya, keputusan untuk tidak menerapkan WFH juga didasarkan pada kebutuhan respons cepat terhadap kondisi di berbagai daerah. Sejumlah wilayah seperti Aceh dan Sumatra Barat masih dilaporkan mengalami banjir sehingga memerlukan kehadiran langsung jajaran PU.

“Apalagi di daerah, apalagi tempat-tempat seperti Sumatra, malah tidak bisa. Karena saya masih dapat laporan, Aceh masih banjir, dan Sumbar juga masih banjir. Jadi, sepertinya memang tidak memungkinkan bagi kami untuk melakukan ini,” lanjutnya.

Meski tidak menerapkan WFH, Dody memastikan bahwa kementeriannya tetap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi kerja, terutama dalam penggunaan energi di lingkungan kantor. Ia menyebut pihaknya mulai mengurangi penggunaan listrik dan pendingin ruangan setelah jam kerja.

“Jadi setelah jam 5, listrik kita kurangi sama sekali, AC kita kurangi. Jadi yang memang ruangannya bisa pakai AC, angin ‘blesat-blesut’ pakai AC saja, tidak usah pakai AC. Mudah-mudahan dengan cara itu, walaupun tidak WFH, tetap ada efisiensi yang kami berikan kepada masyarakat di seluruh negeri,” tegas Dody.

(Feby Novalius)