MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pemerintah terus membenahi karut-marut penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kerap meleset dari target. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menyiapkan sistem perlindungan sosial (perlinsos) digital yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.
Langkah ini diambil untuk memastikan instrumen perlindungan negara bagi warga miskin dan rentan benar-benar akurat.
Kondisi di lapangan saat ini dinilai membutuhkan intervensi teknologi. Berdasarkan estimasi pada 2024, tingkat salah sasaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menyentuh angka hampir 50 persen. Akar masalah utamanya terletak pada basis data yang masih terfragmentasi sehingga memicu duplikasi sekaligus inkonsistensi.
Padahal, program perlindungan untuk masyarakat ini sudah berjalan selama bertahun-tahun. Untuk menyudahi persoalan menahun tersebut, pemerintah mengadopsi skema Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai tulang punggung penyaluran bantuan. Sistem baru ini dinilai akan membawa perubahan signifikan dibandingkan metode pendataan bansos pada masa lalu.
"Jadi apa yang membedakan bansos hari ini dengan bansos-bansos sebelumnya? Itulah yang tadi disampaikan adanya DPI, Digital Public Infrastructure. Ada tiga bagian, ada Digital Identity, Data Exchange, dan Digital Payment," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Teknologi Pemerintah Digital (TPD) Komdigi, Mira Tayyiba, dalam media briefing di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Untuk fase saat ini, pemerintah baru memfokuskan pengembangan pada instrumen identitas digital dan pertukaran data, sementara sistem pembayaran digital akan direalisasikan pada tahap berikutnya.
Komponen Digital Identity yang diampu oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil berfungsi untuk memverifikasi keaslian identitas warga, memastikan bahwa subjek A benar-benar adalah A.
Setelah identitas terverifikasi, instrumen Data Exchange akan bekerja untuk menentukan klasifikasi masyarakat. Sistem ini akan memilah warga menjadi kelompok yang berhak mendapat perlinsos, kelompok yang tidak berhak, atau menemukan warga miskin yang belum terdaftar sama sekali.
Tata kelola data ini bertumpu pada platform Satu Data Indonesia di bawah Bappenas. Sementara Komdigi memegang kendali atas mekanisme dan fasilitas pertukaran datanya melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
Melalui SPLP, proses penyaringan calon penerima bansos dilakukan dengan melibatkan data dari berbagai sektor. Sebagai contoh, untuk mencegah bansos diterima Aparatur Sipil Negara (ASN), sistem akan mengonfirmasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) beserta keluarganya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Apabila tercatat sebagai ASN, mereka otomatis masuk ke dalam negative list atau daftar hitam penerima.
Sistem verifikasi ini juga menyinkronkan data dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengecek status kepesertaan dan upah per kapita. Selain itu, sistem akan memeriksa kepemilikan kendaraan roda empat melalui Korlantas, sambungan listrik di atas 900 VA ke PLN, hingga kepemilikan lebih dari satu sertifikat tanah melalui Kementerian ATR/BPN.
Skema penyaringan ini sebelumnya telah diuji coba melalui pilot project di Kabupaten Banyuwangi. Berbekal evaluasi dari daerah tersebut, pemerintah bersiap memperluas jangkauan sistem ke berbagai wilayah di Indonesia.
"Mulai Juni nanti kami akan roll out di 42 kabupaten/kota. Ini skalanya jauh lebih besar, 42 kali lipat daripada Banyuwangi. Jadi ada 36 juta jiwa, lebih dari 36 juta jiwa, sekitar 1,1 juta kepala keluarga, ini semua tercakup ya, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur, kemudian Bali Nusra, semuanya ada terwakili di sini," ujar Mira.
(Feby Novalius)