Sistem verifikasi ini juga menyinkronkan data dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengecek status kepesertaan dan upah per kapita. Selain itu, sistem akan memeriksa kepemilikan kendaraan roda empat melalui Korlantas, sambungan listrik di atas 900 VA ke PLN, hingga kepemilikan lebih dari satu sertifikat tanah melalui Kementerian ATR/BPN.
Skema penyaringan ini sebelumnya telah diuji coba melalui pilot project di Kabupaten Banyuwangi. Berbekal evaluasi dari daerah tersebut, pemerintah bersiap memperluas jangkauan sistem ke berbagai wilayah di Indonesia.
"Mulai Juni nanti kami akan roll out di 42 kabupaten/kota. Ini skalanya jauh lebih besar, 42 kali lipat daripada Banyuwangi. Jadi ada 36 juta jiwa, lebih dari 36 juta jiwa, sekitar 1,1 juta kepala keluarga, ini semua tercakup ya, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur, kemudian Bali Nusra, semuanya ada terwakili di sini," ujar Mira.
(Feby Novalius)