Ketimpangan dan Middle Income Trap Disorot di Tengah Pelemahan Rupiah ke Rp17.663

JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah 0,05 persen atau 9,50 poin ke level Rp17.663 pada perdagangan siang ini. Pelemahan tersebut dinilai sebagai bagian dari proses restrukturisasi ekonomi nasional, bukan sebagai tanda pelemahan fundamental ekonomi.

Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri, mengatakan rupiah akan kembali stabil terhadap dolar AS maupun mata uang global lainnya pada tahap berikutnya.

“Ini restrukturisasi, bukan pelemahan. Narasi yang sering muncul bahwa pelemahan rupiah mencerminkan lemahnya ekonomi adalah keliru. Depresiasi rupiah justru harus dibaca sebagai restrukturisasi ekonomi menuju daya saing yang lebih tinggi,” kata Deni di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut dia, dalam konteks global, apabila Gubernur bank sentral AS yang baru, Kevin Wars, mengikuti arahan Presiden AS Donald Trump untuk menurunkan suku bunga, maka dolar AS berpotensi melemah.

“Implikasi jangka menengah dan panjangnya, setelah fase restrukturisasi, rupiah akan lebih stabil terhadap dolar AS,” ujarnya.

Deni menjelaskan depresiasi rupiah merupakan bagian dari strategi penyesuaian struktural. Pelemahan rupiah dinilai dapat membuka ruang ekspor, memperkuat industri domestik, serta mengurangi ketergantungan impor.

“Tugas pemerintah adalah memastikan pelemahan rupiah tidak sekadar menjadi gejolak pasar, tetapi menjadi momentum transformasi,” tegasnya.

Di sisi lain, Deni menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen. Menurutnya, angka tersebut memberi kesan stabilitas ekonomi nasional masih terjaga.

“Angka ini menenangkan publik dan pasar, seolah menegaskan ekonomi nasional masih berada di jalur aman,” ujarnya.

Namun, ia menilai fondasi pertumbuhan ekonomi masih rapuh karena masih ditopang konsumsi pemerintah dan sektor hospitality.

“Transformasi struktural sejauh ini belum terlihat nyata. Jika tidak segera diarahkan, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah,” katanya.

Konsumsi Pemerintah dan ICOR Tinggi

Deni menyebut pendorong utama pertumbuhan ekonomi berasal dari lonjakan konsumsi pemerintah yang mencapai 21,81 persen. Namun, efisiensi investasi masih rendah, tercermin dari tingginya ICOR (Incremental Capital Output Ratio).

“Infrastruktur memang dibangun, tetapi output yang dihasilkan relatif kecil dibandingkan input. Artinya, belanja fiskal belum menghasilkan produktivitas jangka panjang,” jelasnya.

Karena itu, ia merekomendasikan agar sebagian belanja fiskal dialihkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, seperti program nutrisi, pendidikan, dan vokasi agar menghasilkan tenaga kerja produktif dan berdaya saing.

Selain itu, ia menyoroti sektor akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh 13,14 persen akibat rebound pariwisata dan konsumsi domestik. Namun, sektor tersebut dinilai memiliki nilai tambah rendah dan rentan terhadap guncangan eksternal.

“Pertumbuhan seperti ini tidak cukup membawa Indonesia keluar dari middle-income trap. Perlu diversifikasi ke sektor bernilai tambah tinggi. Jika tidak, pertumbuhan hospitality hanya menjadi ilusi stabilitas,” ujarnya.

Ketimpangan Masih Tinggi

Deni juga menyoroti dominasi Pulau Jawa yang menyumbang 57,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sementara wilayah luar Jawa masih tertinggal.

“Ketimpangan ini berpotensi memperlebar jurang sosial-ekonomi dan memicu ketidakstabilan politik. Pertumbuhan yang tidak inklusif dapat menjadi bom waktu pembangunan nasional,” katanya.

Ia juga memperkirakan harga minyak dunia masih akan bertahan tinggi dalam jangka panjang. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kenaikan biaya produksi, inflasi energi, hingga risiko defisit fiskal.

“Indonesia perlu mempercepat diversifikasi energi dengan memanfaatkan gas domestik dan energi terbarukan agar tidak terus bergantung pada impor minyak,” pungkasnya.

(Feby Novalius)