Ekspor Batu Bara hingga CPO Lewat DSI, ESDM Konsolidasikan dengan Danantara

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap melakukan konsolidasi terkait perizinan sektor pertambangan bersama Danantara menyusul pembentukan BUMN ekspor, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan terhadap pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi yang selama ini melakukan ekspor secara langsung.

“Jadi sekarang itu yang kita lakukan pendataan adalah yang terkait dengan IUP operasi produksi. Selama ini badan usaha kan bisa melakukan ekspor langsung,” ujar Yuliot saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026).

Ia mengatakan, saat ini Kementerian ESDM memiliki wewenang terkait pemberian izin usaha pertambangan, pengangkutan, hingga penjualan komoditas batubara. Perizinan tersebut nantinya akan dikonsolidasikan bersama Danantara setelah beroperasinya BUMN ekspor PT DSI.

“Itu juga sudah kita lakukan konsolidasi dengan Danantara. Jadi nanti akan dilakukan fasilitasi untuk kelengkapan perizinan dan juga implementasinya,” sambungnya.

Menurut dia, dengan adanya PT DSI sebagai entitas yang akan menjalankan fungsi ekspor, pemegang IUP tidak dapat secara langsung melakukan ekspor, terutama untuk komoditas batubara. Perusahaan nantinya harus menjual komoditasnya ke PT DSI sebelum akhirnya dipasarkan ke pasar global.

“Jadi kalau ekspor dilakukan oleh PT DSI, ada perizinan yang harus disesuaikan, yang menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM terkait izin usaha pertambangan, pengangkutan, dan penjualan. Itu semua kita lakukan konsolidasi,” lanjutnya.

Pemerintah berharap kehadiran PT DSI menjadi bagian dari upaya meningkatkan kontrol terhadap ekspor sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Komoditas yang akan ditangani PT DSI antara lain batubara, CPO, dan ferroalloy.

Namun demikian, rencana tersebut juga memunculkan perhatian dari pelaku usaha terkait mekanisme implementasi, kepastian regulasi, hingga potensi perubahan pola bisnis ekspor yang selama ini dilakukan langsung oleh perusahaan pemegang izin tambang.

(Feby Novalius)