OJK Terima 17.150 Aduan Keuangan Ilegal hingga Mei 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK menerima sebanyak 17.150 pengaduan terkait berbagai entitas keuangan ilegal, dengan mayoritas berasal dari kasus pinjaman online (pinjol) ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan dari total pengaduan yang diterima, sebanyak 14.380 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal, 2.601 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 124 pengaduan mengenai praktik gadai ilegal.

"Sejak 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK telah menerima 17.150 pengaduan terkait entitas ilegal," ujar Dicky dalam konferensi pers RDKB, Jumat (5/6/2026).

Menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) telah mengambil langkah penghentian terhadap berbagai aktivitas yang dinilai melanggar ketentuan dan berpotensi merugikan masyarakat.

Hingga 20 Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal, delapan penawaran investasi ilegal, serta satu aktivitas keuangan ilegal lainnya yang ditemukan beroperasi melalui berbagai situs dan aplikasi digital.

Selain itu, pada Mei 2026, Satgas PASTI juga menghentikan sejumlah kegiatan usaha yang diduga menjalankan modus penipuan berkedok investasi maupun pekerjaan daring.

Beberapa entitas yang dihentikan antara lain CINTVR, yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonation atau pencatutan identitas serta menawarkan investasi saham IPO. Kemudian Yudaya, yang menawarkan pekerjaan menonton film asal China dan pembelian hak cipta film dengan iming-iming keuntungan.