Rupiah Terancam Kembali ke Rp18.000 per USD, Ini Biang Keroknya

Kecemasan ini diperparah oleh peringatan Presiden Donald Trump terkait larangan pungutan transit serta fakta bahwa cadangan minyak AS diprediksi menipis dalam empat pekan ke depan. Di saat yang sama, serangan Rusia ke ibu kota Ukraina, Kyiv, ikut mengerek harga minyak dan dolar AS sebagai aset aman (safe haven).

Faktor kedua yang disoroti adalah lanskap politik AS pada 2026 yang bergerak semakin unilateral di bawah kendali Donald Trump pasca-perjanjian minyak dengan Iran. AS kini memfokuskan energinya pada perang dagang global menjelang pemilu paruh waktu (midterm election) akhir 2026.

"Kebijakan politik Amerika Serikat di bawah Donald Trump bergeser menjadi lebih unilateral dan proteksionis. Kita lihat bahwa pada periode pertama Trump menjadi presiden pun juga berfokus terhadap proteksionisme. Nah, kita lihat bahwa fokus utama pasca-perjanjian perdamaian antara Amerika dan Iran, Trump akan fokus terhadap perang dagang melalui tarif resiprokal," kata Ibrahim.

Kebijakan proteksionisme ini diwujudkan lewat pengaktifan kembali tarif resiprokal berkisar 10 hingga 12,5 persen terhadap 60 negara mitra dagangnya guna menyeimbangkan neraca perdagangan AS. Indonesia bahkan ikut terdampak aturan ini.

"Indonesia sendiri juga terkena perjanjian reciprocal trade dengan tarif ekspor sebesar 19 persen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang dinamika politik. Paruh waktu tahun 2026 didominasi oleh konstelasi pemilu yang begitu menentukan. Kenapa? Karena menentukan kalau seandainya legislatif Partai Republik dikalahkan oleh Partai Demokrat, sehingga kebijakan-kebijakan Trump ke depan kemungkinan besar sangat sulit untuk mengontrol politik yang ada di Kongres," jelasnya.

Sisi moneter global turut menjadi beban bagi rupiah seiring bergesernya kepemimpinan bank sentral AS ke tangan Kevin Walsh. Karakter kepemimpinan Walsh dinilai jauh lebih hawkish dan agresif demi mengejar target inflasi di level 2 persen dengan memangkas pola komunikasi lama.