JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus mengalami kerugian. Langkah ini menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mereformasi tata kelola BUMN yang dinilai tidak produktif dan jumlahnya terlalu banyak.
“Waktu saya jadi presiden, baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo saat menyampaikan pidato pada Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Menurut Presiden, keberadaan BUMN yang tidak produktif turut membebani keuangan negara karena tetap harus membayar gaji direksi dan komisaris dalam jumlah besar.
Prabowo menyebut seorang direksi atau komisaris dapat menerima gaji hingga Rp50 juta per bulan atau lebih. Mirisnya, di sejumlah BUMN, direksi dan komisaris tetap menerima remunerasi meskipun perusahaan terus mengalami kerugian.
Karena itu, Prabowo mengatakan langkah penataan BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara dalam jumlah yang sangat signifikan.
“Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar,” kata Prabowo.
Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola BUMN melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sehingga aset negara dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
(Feby Novalius)