Namun, Achmad menilai reformasi subsidi tetap diperlukan agar anggaran lebih tepat sasaran.
"Defisit untuk membiayai pendidikan, kesehatan, riset, irigasi pangan, transportasi publik, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran tentu berbeda dengan defisit yang habis untuk menutup selisih harga energi akibat desain subsidi yang belum cukup adil," ujar Achmad.
Achmad mengusulkan tiga langkah untuk menjaga kesehatan fiskal.
Pertama, pemerintah perlu memperbarui basis data penerima subsidi berdasarkan tingkat kerentanan masyarakat, bukan hanya status kemiskinan.
Kedua, subsidi bagi kelompok konsumsi mampu dikurangi secara bertahap, sementara perlindungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan transportasi publik tetap dipertahankan.
Ketiga, hasil efisiensi subsidi dialokasikan untuk sektor yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi umum, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.
(Feby Novalius)