Akibat keluhan perbankan mengenai kondisi likuiditas yang mengering, pemerintah memutuskan mengambil langkah cepat dengan menyuntikkan kembali dana SAL ke pasar, bahkan dengan jumlah pagu yang dipertebal.
“Saya ngerti betul, kalau saya ambil pasti runtuh. Tapi kita tidak mau ikut campur lembaga lain. Waktu itu mereka bilang akan ganti, ya sudah saya tarik. Rupanya tidak sesederhana itu, jadi saya inject lagi,” jelas Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya mengkritik indikator kecukupan likuiditas yang selama ini dirilis oleh Bank Indonesia.
Ia menilai terdapat anomali data di mana laporan makro menyatakan likuiditas dalam kondisi melimpah (ample), namun fakta riil di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya.
“Kita selalu rapat koordinasi untuk memastikan bahwa kebutuhan kita tak ganggu ekonomi, kalau keuangan kita banyak di BI, uang gak ada di sistem. Walau indikator BI ample, kenyataannya gak ada. Karena waktu bank-bank komplain itu, saya tanya ke mereka gimana, katanya uangnya memang gak ada. Loh indikatornya kan bagus semua, berarti indikator yang kita pake selama ini tidak akurat,” paparnya.
Untuk mengamankan pasokan dana di sektor riil, Kementerian Keuangan merombak total struktur penempatan SAL hingga menyentuh angka kumulatif Rp400 triliun. Angka ini mencakup perpanjangan tenor untuk alokasi dana tahun 2025 sebesar Rp200 triliun yang masanya digeser hingga penghujung tahun 2026.
Selanjutnya, pemerintah menyuntikkan tambahan modal baru sebesar Rp100 triliun pada tahun 2026 dengan skema evaluasi tenor berkala setiap tiga bulan.
Sementara sisa Rp100 triliun lainnya disiagakan sebagai instrumen penyangga (buffer) cair yang siap dialokasikan secara fleksibel sewaktu-waktu pasar membutuhkannya.
“Jadi saya taruh Rp400 triliun di sistem, Rp200 triliun yang dulu diperpanjang sampai akhir tahun, Rp100 triliun kita liat tiap 3 bulan, Rp100 triliun kita pakai untuk keluar masuk untuk memastikan di sistem cukup uangnya,” pungkas Purbaya.
(Taufik Fajar)