Angkutan Logistik Perintis Lumpuh, Distribusi MBG Tehambat di Wilayah 3T 

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian daerah. Komoditas hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan masyarakat sulit dipasarkan keluar wilayah, sementara pasokan barang dari luar ikut tersendat. Dampaknya, pendapatan masyarakat menurun di saat biaya hidup justru meningkat akibat mahalnya biaya distribusi.

Menurut Djoko, penghentian angkutan perintis juga dapat menghambat program strategis pemerintah lainnya, yakni Koperasi Desa Merah Putih, yang membutuhkan sistem distribusi barang dan logistik yang andal hingga ke desa-desa terpencil.

Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk memulihkan layanan penyeberangan perintis. Salah satu upaya yang diusulkan adalah rekonsiliasi fiskal antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan melalui revisi anggaran agar operasional kapal dapat kembali berjalan.

Selain itu, Djoko juga mendorong pembenahan sistem pendanaan angkutan perintis melalui skema kontrak subsidi multiyears. Menurutnya, mekanisme tersebut akan memberikan kepastian bagi operator sekaligus mencegah terulangnya penghentian layanan akibat keterbatasan anggaran tahunan.

"Pengoperasian kembali penyeberangan perintis di NTT bukan sekadar pemenuhan aspek transportasi, melainkan intervensi mendesak untuk menekan inflasi daerah, mencegah kelangkaan barang, serta menjamin keberhasilan program-program strategis pemerintah di wilayah 3T," pungkasnya.

(Taufik Fajar)