Prabowo Ungkap DSI Sudah Kelola Devisa USD10,5 Miliar

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan langkah pencegahan kebocoran pendapatan negara serta optimalisasi pengelolaan devisa nasional melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Langkah strategis ini diimplementasikan demi mengakhiri celah penyusutan aset ekspor akibat praktik manipulasi nilai transaksi (under-invoicing) dan pengalihan keuntungan (transfer pricing) oleh eksportir ilegal.

Langkah penegakan aturan main ini diposisikan sebagai fondasi penting untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi serta menyumbat segala bentuk kebocoran devisa yang merugikan kekayaan negara. Pemerintah berkomitmen menindak tegas para pelaku usaha nakal demi memastikan setiap hasil eksploitasi kekayaan alam kembali seutuhnya ke kas negara.

"Jadi kita kehilangan 50% kekayaan kita. Satu kali perjalanan (untuk ekspor), Indonesia kehilangan 50% kekayaan. Jadi kita sekarang tegakkan. Dan saya terima kasih, saya dapat laporan dari Rosan, CEO dari Danantara, bahwa baru satu bulan bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 mliar dolar. Dalam satu bulan dua minggu," ujar Prabowo dalam rapat dengan kabinet menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Prabowo memaparkan bahwa sebelum pembentukan PT DSI, selisih harga jual komoditas di Indonesia dengan harga di pasar internasional berkisar minimal 30 persen hingga mendekati 40-45 persen. Selisih harga ekstrem tersebut merupakan indikator kuat adanya modus penipuan sistematis yang merugikan devisa negara.

Namun, sejak badan kedaulatan baru ini mulai beroperasi, kurva grafik perdagangan menunjukkan bahwa selisih harga tersebut telah berhasil ditekan hingga hampir menyatu dengan harga pasar global. Atas dasar itu, Presiden menegaskan tidak akan ragu mencabut izin usaha ekspor para pelanggar aturan secara tegas tanpa pandang bulu.

Ketegasan regulasi domestik ini sempat dikhawatirkan akan merusak prospek investasi Indonesia di mata lembaga pemeringkat internasional. Namun, kecemasan tersebut nyatanya tidak terbukti karena lembaga pengawas keuangan global justru memberikan apresiasi tinggi terhadap keseriusan reformasi ekonomi Indonesia.