Kedaulatan sejati tidak akan terwujud tanpa kemandirian pangan dan energi. Keberhasilan memproduksi B50 dari kelapa sawit—yang secara drastis memangkas impor solar hingga 50%—serta pencapaian swasembada pangan adalah bukti bahwa orientasi pembangunan nasional kini bergeser dari growth-driven menjadi people-driven.
Kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 74,5 juta anak dan ibu hamil berhasil dimentahkan dengan logika peradaban: kualitas sumber daya manusia adalah fondasi mutlak kemajuan bangsa, yang sejalan dengan target SDGs PBB.
Di level akar rumput, kehadiran 30.000 Koperasi Desa Merah Putih menjadi instrumen paling strategis untuk memutus dominasi tengkulak yang selama ini merampas margin keuntungan petani. Dengan intervensi rantai pasok dan penyediaan fasilitas logistik modern di desa, negara hadir untuk memastikan bahwa keringat petani dihargai secara berkeadilan.
Reformasi struktural ini tidak berhenti pada urusan makroekonomi, tetapi merangsek hingga ke ruang-ruang keadilan. Keputusan menaikkan gaji hakim hingga hampir 300% adalah investasi moral yang luar biasa. Keadilan tidak akan tegak di atas kesejahteraan penegak hukum yang terabaikan. Dengan jaminan finansial yang layak, negara mengembalikan marwah peradilan agar bebas dari intervensi dan suap.
Pada akhirnya, evaluasi dua tahun pemerintahan ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menapaki jalan kebangkitan yang otentik. Menolak tunduk pada tekanan eksternal yang melarang negara melindungi rakyat miskin, pemerintah justru membuktikan bahwa jaring pengaman sosial terkuat berhasil dibangun di dalam negeri, sementara inovasi digital pendidikan Indonesia diakui dunia melalui apresiasi PBB (ITU).
Indonesia di bawah kepemimpinan hari ini sedang membuktikan satu tesis penting: bahwa sebuah bangsa besar hanya akan menjadi pemain utama global jika ia berani menegakkan kedaulatan di rumahnya sendiri, berpihak kepada rakyat kecil, dan mengembalikan kekayaan alam demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
(Dani Jumadil Akhir)