Merajut Kedaulatan, Keluar dari Jebakan Neoliberal: Refleksi 2 Tahun Transformasi Ekonomi Indonesia

Penulis: Fahmi Salim, Direktur Al-Fahmu Institute

JAKARTA - Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dipaparkan dalam Sidang Kabinet Paripurna (20 Juli 2026) menandai sebuah titik balik fundamental dalam sejarah tata kelola Republik. 

Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan bayang-bayang dominasi pasar bebas tanpa batas, pemerintah secara berani mengambil jalan sunyi namun konstitusional: meninggalkan cengkeraman kapitalisme neoliberal dan kembali secara murni pada ruh Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Selama puluhan tahun, bangsa ini terjebak dalam ilusi pertumbuhan semu. Kekayaan alam melimpah mengalir ke luar negeri melalui praktik manipulasi harga (under invoicing) dan penyelundupan terstruktur. Hari ini, pemerintah membongkar realitas pahit tersebut bukan sekadar dengan retorika, melainkan melalui instrumen kebijakan radikal yang menuntut keberanian politik tingkat tinggi.

Menutup Pintu Kebocoran, Menegakkan Kedaulatan Devisa

Masalah paling akut perekonomian nasional selama ini adalah kebocoran devisa akibat ketidakadilan harga komoditas strategis. Contoh kasual yang dibeberkan pemerintah sangat mencengangkan: minyak kelapa sawit (CPO) di dalam negeri dicatat berharga murah, namun dijual melambung di pasar Eropa. Selisih masif ini adalah hak rakyat yang dirampok secara sistematis.

Solusi yang dihadirkan bukanlah imbauan moral, melainkan intervensi negara yang tegas. Melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai pintu tunggal ekspor komoditas strategis, pemerintah berhasil memutus rantai fraud tersebut. Hanya dalam hitungan minggu, miliaran dolar devisa berhasil diamankan kembali untuk kepentingan domestik. 

Langkah tegas mencabut izin pelaku usaha yang tidak patuh membuktikan bahwa negara tidak boleh kalah oleh oligarki. Menariknya, reformasi radikal ini justru mendapat apresiasi positif dari lembaga pemeringkat global seperti S&P, yang menilai langkah tersebut berhasil menyehatkan fundamental ekonomi nasional secara substansial.

Konsolidasi Institusional Melalui Danantara dan Efisiensi Birokrasi

Di sektor pengelolaan aset negara, lahirnya Sovereign Wealth Fund Danantara (Daya Anagata Nusantara) menjadi lompatan besar. Mengkonsolidasikan aset negara senilai lebih dari USD1.000 miliar dan merampingkan ratusan BUMN beserta anak-cucunya adalah bentuk efisiensi ekstrem yang sudah lama dirindukan publik. 

Selama bertahun-tahun, negara menanggung beban biaya birokrasi dan operasional korporasi pelat merah yang tidak efisien. Dengan konsolidasi ini, potensi pemborosan anggaran hingga puluhan triliun rupiah berhasil diselamatkan dan dialihkan langsung untuk program-program produktif yang menyentuh hajat hidup orang banyak.

Intervensi Struktural: Dari Swasembada hingga Koperasi Desa

Kedaulatan sejati tidak akan terwujud tanpa kemandirian pangan dan energi. Keberhasilan memproduksi B50 dari kelapa sawit—yang secara drastis memangkas impor solar hingga 50%—serta pencapaian swasembada pangan adalah bukti bahwa orientasi pembangunan nasional kini bergeser dari growth-driven menjadi people-driven.

Kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 74,5 juta anak dan ibu hamil berhasil dimentahkan dengan logika peradaban: kualitas sumber daya manusia adalah fondasi mutlak kemajuan bangsa, yang sejalan dengan target SDGs PBB.

Di level akar rumput, kehadiran 30.000 Koperasi Desa Merah Putih menjadi instrumen paling strategis untuk memutus dominasi tengkulak yang selama ini merampas margin keuntungan petani. Dengan intervensi rantai pasok dan penyediaan fasilitas logistik modern di desa, negara hadir untuk memastikan bahwa keringat petani dihargai secara berkeadilan.

Investasi Keadilan dan Pengakuan Global

Reformasi struktural ini tidak berhenti pada urusan makroekonomi, tetapi merangsek hingga ke ruang-ruang keadilan. Keputusan menaikkan gaji hakim hingga hampir 300% adalah investasi moral yang luar biasa. Keadilan tidak akan tegak di atas kesejahteraan penegak hukum yang terabaikan. Dengan jaminan finansial yang layak, negara mengembalikan marwah peradilan agar bebas dari intervensi dan suap.

Pada akhirnya, evaluasi dua tahun pemerintahan ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menapaki jalan kebangkitan yang otentik. Menolak tunduk pada tekanan eksternal yang melarang negara melindungi rakyat miskin, pemerintah justru membuktikan bahwa jaring pengaman sosial terkuat berhasil dibangun di dalam negeri, sementara inovasi digital pendidikan Indonesia diakui dunia melalui apresiasi PBB (ITU).

Indonesia di bawah kepemimpinan hari ini sedang membuktikan satu tesis penting: bahwa sebuah bangsa besar hanya akan menjadi pemain utama global jika ia berani menegakkan kedaulatan di rumahnya sendiri, berpihak kepada rakyat kecil, dan mengembalikan kekayaan alam demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
 

(Dani Jumadil Akhir)