Danantara Bongkar Masalah Keuangan Pos Indonesia, Ada Koreksi Pembukuan Rp9 Triliun

JAKARTA - Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama Badan Pengelola (BP) BUMN mengawal proses pembenahan manajemen dan pemulihan kinerja keuangan PT Pos Indonesia (Persero). Langkah penataan tersebut ditandai dengan adanya penyesuaian pembukuan keuangan periode sebelumnya senilai Rp9 triliun.

"Pembenahan di PT Pos Indonesia menjadi salah satu fokus yang terus dikawal oleh Danantara dan BP BUMN. Langkah ini menyusul laporan manajemen baru mengenai hasil audit berupa penyesuaian pembukuan untuk periode 2023, 2024, dan 2025 sebesar Rp9 triliun sebagai bagian dari pembersihan dan pemulihan catatan keuangan masa lalu," ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, Kamis (23/7/2026).

Untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai target, Dony menggelar pertemuan intensif dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia yang baru, Iskandar Kunaefi, pada Rabu (22/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Dony menginstruksikan manajemen untuk melakukan penataan struktur keuangan serta efisiensi biaya operasional guna menekan akumulasi utang perusahaan.

Dony mengatakan pembenahan tersebut harus mampu membawa PT Pos Indonesia kembali menjadi perusahaan yang sehat melalui aksi korporasi dan restrukturisasi secara komprehensif.

Melalui skema sinergi antar-BUMN (intercompany) dan penerapan model bisnis yang tepat, perusahaan pos tertua di Tanah Air tersebut diharapkan dapat mencatatkan pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

"Fokusnya pada penataan keuangan yang efektif dan efisien, termasuk meninjau secara menyeluruh struktur pendapatan, komponen biaya, serta penerapan model bisnis berkelanjutan melalui pelibatan intercompany demi menurunkan utang," jelas Dony.

Sebelumnya, Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas, mengatakan berdasarkan hasil due diligence dan evaluasi yang dilakukan, Danantara menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.

Selain itu, terdapat laporan dan indikasi dugaan penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui proses audit dan investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Feby Novalius)