JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menyiapkan pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan Tapos, Kota Depok.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati mengungkap pembangunan akan dilakukan di atas lahan seluas 1 hektare dengan memanfaatkan lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
"Untuk yang Rusun MBR yang akan dibangun melalui APBN itu akan, insyaallah akan menggunakan tanah yang dipunyai Pemerintah Kota Depok," ungkap Sri dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian PKP, Sabtu (1/8/2026).
Menurut dia, lokasi pembangunan berada di wilayah Tapos yang merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk cukup tinggi di Kota Depok. Lahan tersebut juga telah berstatus sebagai aset milik Pemerintah Kota Depok sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rusun.
"Itu di daerah Tapos jadi yang pasti di daerah situ termasuk daerah padat penduduk di Depok gitu. Dan itu memang sudah apa, menjadi lahan milik Pemerintah Kota Depok," jelasnya.
Sri menambahkan, sementara itu rencana pemanfaatan lahan milik Komdigi masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah masih mendiskusikan berbagai aspek, mulai dari proses, mekanisme, hingga skema yang akan digunakan.
Terkait luas lahan yang akan digunakan di Tapos, Sri menyebut lokasi tersebut berada di kawasan Cilangkap dengan luas sekitar 1 hektare lebih. Namun, tidak seluruh lahan akan dimanfaatkan karena tahap awal pemerintah hanya merencanakan pembangunan satu menara (tower) rusun.
"Sebetulnya di situ ada 1 koma sekian hektare ya, tapi yang digunakan itu kan tidak banyak ya karena kita rencana di situ akan membikin 1 tower saja gitu," pungkasnya.
(Taufik Fajar)