5 Fakta Daftar Utang MBG hingga Dewan Pengawas BGN

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tunggakan kepada pihak ketiga sebesar Rp1,6 triliun akan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku setelah proses audit rampung.

Berikut fakta-fakta daftar utang MBG hingga Pengawas BGN yang dirangkum Okezone, Minggu (2/8/2026).

1. Utang Tembus Rp1,6 Triliun

BGN masih mempunyai beberapa tunggakan Rp1,6 triliun kepada pihak ketiga untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Sudaryono, persoalan tunggakan tersebut saat ini masih berada dalam ranah auditor dan sedang menjalani proses pemeriksaan. Karena itu, pembayaran baru dapat dilakukan setelah hasil audit dirilis.

"Mengenai tunggakan ini ranah dari auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear ya saya kira dibayar. Semuanya trust in system, tidak trust in person," kata Sudaryono saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

2. Harus Ikuti Sistem

Dia mengaku tidak ingin mengambil keputusan secara personal terkait pembayaran tagihan tersebut. Menurutnya, seluruh proses harus mengikuti sistem dan mekanisme yang ada.

Sudaryono juga menyinggung peran Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengatakan BGN ingin memastikan seluruh penyelesaian dilakukan sesaui prosedur.

"Berdasarkan sistem. Kebetulan Bu Waka saya, Bu Arumsari, kiriman dari BPKP. Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar sesuai dengan mekanisme, mana itu yang kita selesaikan. Saya kira no issue, tidak ada masalah," ujarnya.

3. Penyelesaian Berbagai Pesroalan

Meski demikian, Sudaryono menekankan penyelesaian berbagai persoalan di internal BGN tidak bisa berlangsung terlalu lama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, anak-anak dan ibu hamil yang menjadi sasaran program tidak bisa menunggu terlalu lama akibat persoalan administratif yang berlarut.

"Kompetitor utama kami ini adalah waktu. We are racing against time. Jadi kita sedang berlomba dengan waktu bagaimana semua persoalan bisa kita selesaikan segera satu per satu," katanya.

4. Pembentukan Dewan Pengawas

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membuka wacana pembentukan Dewan Pengawas BGN yang diisi oleh kalangan profesional di bidang gizi serta kesehatan. 

Menurut dia, BGN ingin memperoleh pengawasan sekaligus masukan dari para ahli guna memperkuat pelaksanaan program MBG. Karena itu, lembaganya membuka diri terhadap keterlibatan berbagai kalangan profesional.

"Jadi yang dewan pengawas ini memang kita intinya ingin diawasi oleh orang-orang yang kompeten," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

5. Susunan Dewan Pengawas

Dia mengatakan, pihak yang diusulkan masuk dalam Dewan Pengawas antara lain ahli gizi, dokter anak, dokter gizi, dokter kandungan, hingga chef yang dinilai dapat memberikan tips atau masukan terkait penyusunan menu dan aspek gizi.

"Termasuk juga chef untuk bisa ngasih tips dan lain-lain. Jadi kami membuka diri terhadap segala masukan dan khususnya kami pasti akan sangat bersyukur manakala kita dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang betul-betul ahli di bidang itu," ujarnya.

Selain itu, BGN juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperluas pelibatan para pakar sebelum 5 Agustus 2026. BGN ingin menghimpun masukan dari ahli gizi, dokter gizi, dokter anak, dan berbagai pihak terkait untuk menyusun kajian bersama.

(Taufik Fajar)