JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengusut tuntas keterlibatan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam berbagai aksi penyelundupan.
Hal tersebut berawal dari ketegasan Prabowo meminta jajaran penegak hukum memutus rantai kebocoran negara akibat aktivitas tambang ilegal yang ditengarai melibatkan oknum aparat.
“Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga! Iya, kan?” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Instruksi spontan tersebut langsung disambut sorak-sorai dan tepuk tangan riuh dari para anggota DPR, MPR, serta DPD RI yang memadati ruang Rapat Paripurna.
Sebelumnya, Prabowo juga secara tegas meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut dugaan ribuan tambang ilegal.
“Karena itu saya minta bener-bener Panglima TNI dan Kapolri, usut! Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan TNI,” ujar Prabowo.
Selain Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum, Kepala Negara juga menyentil kinerja Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang dinilai masih belum maksimal dalam menutup celah penyelundupan barang di perbatasan wilayah perairan Indonesia.
“Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” ucap Prabowo.
Presiden menekankan bahwa pembersihan internal instansi negara merupakan langkah mutlak demi menyelamatkan keuangan negara dan sumber daya nasional, tanpa pandang bulu.
“Saudara-saudara, tidak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi kita harus berani,” kata Prabowo.
(Taufik Fajar)