Purbaya: Setiap Rupiah di APBN Harus Bermanfaat untuk Masyarakat!

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026). 

Kunjungan ini ditujukan untuk memantau secara langsung progres pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat hingga pengujung Juli 2026, sekaligus memastikan alokasi dana publik benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Purbaya mengevaluasi secara menyeluruh kinerja pendapatan negara, penyerapan belanja pemerintah pusat, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa, hingga efektivitas program-program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput.

“Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Purbaya dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/8/2026).

Berdasarkan data Kanwil DJPb Jawa Barat, implementasi APBN per 31 Juli 2026 mencatatkan kinerja solid dengan membukukan surplus regional sebesar Rp22,02 triliun. 

Capaian surplus tersebut ditopang oleh realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp85,61 triliun atau 45,41 persen dari target, tumbuh 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan perpajakan di Jawa Barat hingga akhir Juli 2026 terhimpun sebesar Rp81,30 triliun atau mencatatkan ekspansi 7,35 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini bersumber dari penerimaan pajak senilai Rp63,84 triliun yang melonjak 10,41 persen, serta setoran kepabeanan dan cukai yang menyumbang Rp17,46 triliun. 

Sektor industri pengolahan tetap memegang peranan vital sebagai kontributor terbesar dengan setoran Rp30,60 triliun atau merepresentasikan 47,93 persen dari total penerimaan pajak daerah.

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara di Jawa Barat telah terserap sebesar Rp63,59 triliun atau 57,02 persen dari total pagu anggaran. Kendati belanja negara secara total terkoreksi tipis 1,45 persen secara tahunan, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) justru melesat 28,86 persen mencapai Rp26,61 triliun atau setara 53,53 persen dari pagu. 

Akselerasi belanja K/L ini terutama didorong oleh lonjakan pos belanja modal yang menyentuh Rp3,11 triliun atau melambung signifikan 115,37 persen dibandingkan posisi Juli 2025 guna memacu pembangunan infrastruktur dan fasilitas layanan publik.

Sementara itu, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa telah terealisasi senilai Rp36,98 triliun atau 59,82 persen dari pagu anggaran. Rinciannya mencakup penyaluran TKD sebesar Rp35,46 triliun dan pencairan Dana Desa sebesar Rp1,52 triliun hingga akhir Juli 2026.

Purbaya menegaskan soal keberhasilan pengelolaan fiskal tidak boleh berhenti pada laporan administratif penyerapan anggaran semata, melainkan wajib diwujudkan dalam denyut perekonomian riil, khususnya melalui penguatan permodalan sektor usaha.

"Kami ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Purbaya.