Purbaya: Setiap Rupiah di APBN Harus Bermanfaat untuk Masyarakat!

Dukungan APBN di Jawa Barat turut diintegrasikan untuk menopang sejumlah agenda strategis pemerintah. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi di 27 kabupaten/kota melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan jangkauan 14.680.810 penerima manfaat.

Selain itu, instrumen fiskal ini mengalir ke berbagai program prioritas lain, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan Sekolah Rakyat, serta penguatan ketahanan pangan dan energi. 

Pada pembiayaan usaha rakyat, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat telah mencapai Rp23,24 triliun bagi 357,3 ribu debitur, sedangkan Kredit Ultra Mikro (UMi) tersalurkan sebesar Rp1,31 triliun kepada 226,4 ribu pelaku usaha mikro.

Di tengah ketidakpastian perekonomian global, ketahanan ekonomi Jawa Baratntercatat tetap tangguh dengan pertumbuhan sebesar 5,73 persen secara tahunan dan 2,25 persen secara kuartalan pada triwulan II 2026, yang terutama disokong oleh geliat industri manufaktur.

Stabilitas harga di daerah juga terkendali dengan laju inflasi Juli 2026 sebesar 2,72 persen secara tahunan, dibarengi surplus neraca perdagangan periode Januari–Juli 2026 yang menembus USD 13,79 miliar.

Kinerja positif tersebut mempertegas fungsi APBN sebagai peredam kejut atau shock absorber sekaligus motor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui peninjauan langsung ini, Menkeu memastikan tata kelola fiskal tetap berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran.

“Yang kami pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” kata Purbaya.
 

(Dani Jumadil Akhir)