Purbaya: Setiap Rupiah di APBN Harus Bermanfaat untuk Masyarakat!

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026). 

Kunjungan ini ditujukan untuk memantau secara langsung progres pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat hingga pengujung Juli 2026, sekaligus memastikan alokasi dana publik benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Purbaya mengevaluasi secara menyeluruh kinerja pendapatan negara, penyerapan belanja pemerintah pusat, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa, hingga efektivitas program-program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput.

“Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Purbaya dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/8/2026).

Berdasarkan data Kanwil DJPb Jawa Barat, implementasi APBN per 31 Juli 2026 mencatatkan kinerja solid dengan membukukan surplus regional sebesar Rp22,02 triliun. 

Capaian surplus tersebut ditopang oleh realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp85,61 triliun atau 45,41 persen dari target, tumbuh 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan perpajakan di Jawa Barat hingga akhir Juli 2026 terhimpun sebesar Rp81,30 triliun atau mencatatkan ekspansi 7,35 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini bersumber dari penerimaan pajak senilai Rp63,84 triliun yang melonjak 10,41 persen, serta setoran kepabeanan dan cukai yang menyumbang Rp17,46 triliun. 

Sektor industri pengolahan tetap memegang peranan vital sebagai kontributor terbesar dengan setoran Rp30,60 triliun atau merepresentasikan 47,93 persen dari total penerimaan pajak daerah.

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara di Jawa Barat telah terserap sebesar Rp63,59 triliun atau 57,02 persen dari total pagu anggaran. Kendati belanja negara secara total terkoreksi tipis 1,45 persen secara tahunan, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) justru melesat 28,86 persen mencapai Rp26,61 triliun atau setara 53,53 persen dari pagu. 

Akselerasi belanja K/L ini terutama didorong oleh lonjakan pos belanja modal yang menyentuh Rp3,11 triliun atau melambung signifikan 115,37 persen dibandingkan posisi Juli 2025 guna memacu pembangunan infrastruktur dan fasilitas layanan publik.

Sementara itu, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa telah terealisasi senilai Rp36,98 triliun atau 59,82 persen dari pagu anggaran. Rinciannya mencakup penyaluran TKD sebesar Rp35,46 triliun dan pencairan Dana Desa sebesar Rp1,52 triliun hingga akhir Juli 2026.

Purbaya menegaskan soal keberhasilan pengelolaan fiskal tidak boleh berhenti pada laporan administratif penyerapan anggaran semata, melainkan wajib diwujudkan dalam denyut perekonomian riil, khususnya melalui penguatan permodalan sektor usaha.

"Kami ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Purbaya.

Dukungan APBN di Jawa Barat turut diintegrasikan untuk menopang sejumlah agenda strategis pemerintah. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi di 27 kabupaten/kota melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan jangkauan 14.680.810 penerima manfaat.

Selain itu, instrumen fiskal ini mengalir ke berbagai program prioritas lain, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan Sekolah Rakyat, serta penguatan ketahanan pangan dan energi. 

Pada pembiayaan usaha rakyat, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat telah mencapai Rp23,24 triliun bagi 357,3 ribu debitur, sedangkan Kredit Ultra Mikro (UMi) tersalurkan sebesar Rp1,31 triliun kepada 226,4 ribu pelaku usaha mikro.

Di tengah ketidakpastian perekonomian global, ketahanan ekonomi Jawa Baratntercatat tetap tangguh dengan pertumbuhan sebesar 5,73 persen secara tahunan dan 2,25 persen secara kuartalan pada triwulan II 2026, yang terutama disokong oleh geliat industri manufaktur.

Stabilitas harga di daerah juga terkendali dengan laju inflasi Juli 2026 sebesar 2,72 persen secara tahunan, dibarengi surplus neraca perdagangan periode Januari–Juli 2026 yang menembus USD 13,79 miliar.

Kinerja positif tersebut mempertegas fungsi APBN sebagai peredam kejut atau shock absorber sekaligus motor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui peninjauan langsung ini, Menkeu memastikan tata kelola fiskal tetap berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran.

“Yang kami pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” kata Purbaya.
 

(Dani Jumadil Akhir)