Desil Tukang Becak Sempat Berubah Jadi 9, DPR Dorong Pemutakhiran DTSEN

Tangguh Yudha, Jurnalis
Sabtu 29 Agustus 2026 15:09 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti anomali dalam penentuan desil kesejahteraan masyarakat. (Foto: Okezone.com/IMG)
Share :

“Koreksi yang telah disetujui harus langsung terhubung dengan sistem KIP Kuliah, PIP, dan program bantuan lain tanpa menunggu periode pemutakhiran berikutnya,” tambahnya.

Esti juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memberikan perlindungan sementara bagi calon mahasiswa dan mahasiswa yang tengah mengajukan koreksi data desil.

“Selama verifikasi berlangsung, kampus tidak boleh menonaktifkan status mahasiswa, mengenakan sanksi keterlambatan, atau memaksanya mengundurkan diri,” tegasnya.

Ia menegaskan desil seharusnya menjadi instrumen untuk mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan, bukan menjadi satu-satunya dasar yang dapat menghilangkan hak masyarakat atas bantuan dan pendidikan.

“Desil merupakan alat bantu untuk menemukan keluarga yang membutuhkan, bukan vonis tunggal yang menutup pintu pendidikan. Jika data administratif bertentangan dengan keadaan nyata, negara wajib memeriksa ulang dan memastikan hak pendidikan tidak hilang selama proses koreksi,” pungkas Esti.

(Feby Novalius)

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya