SKK Migas Bakal Diubah Jadi BUK, Ini yang Perlu Diperhatikan

“Negara boleh memperkuat penguasaan atas migas, tetapi jangan dengan menciptakan lembaga yang sekaligus menjadi pengatur dan pemain. Itu berbahaya,” ujarnya.

Sofyano menegaskan, ukuran keberhasilan perubahan tata kelola migas bukan banyaknya kewenangan yang diberikan kepada BUK.

“Rakyat tidak membutuhkan lembaga yang kuat di atas kertas. Rakyat membutuhkan BBM dan LPG tersedia, listrik aman, harga energi terjangkau, produksi migas meningkat, dan Indonesia tidak semakin tergantung pada impor,” katanya.

Karena itu, ia meminta pemerintah dan DPR mengkaji ulang desain BUK sebelum ditetapkan.

“Jangan sampai kita berniat memperkuat kedaulatan energi, tetapi justru mengerdilkan Pertamina. Kalau Pertamina melemah, produksi tidak naik dan impor semakin besar, maka pada akhirnya rakyatlah yang membayar harga dari kesalahan desain tersebut,” pungkas Sofyano.

(Feby Novalius)