DPR Setujui Pagu Anggaran BPS Rp6,48 Triliun di 2027

Berdasarkan jenis belanjanya, anggaran BPS terbagi menjadi belanja operasional sebesar Rp3,57 triliun untuk gaji dan operasional kantor, serta belanja non-operasional sebesar Rp2,91 triliun. Belanja non-operasional mencakup pembiayaan survei rutin pendukung prioritas presiden, kegiatan prioritas nasional, serta program Dukman.

Beberapa kegiatan prioritas nasional BPS antara lain Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi, Pembinaan Statistik Sektoral, Penyusunan Inflasi, Pembinaan Desa Cinta Statistik, penyediaan Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan, serta Koordinasi Aksesi OECD Bidang Statistik. 

Meskipun pagu anggaran telah disetujui, BPS menilai alokasi tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan operasional dan program.

Oleh karena itu, BPS mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp1.473,17 miliar yang terdiri dari kekurangan anggaran Program PPIS sebesar Rp926,30 miliar dan Program Dukman sebesar Rp546,87 miliar. 

Usulan tambahan anggaran PPIS bakal digunakan untuk membiayai Survei Ekonomi Terintegrasi sebagai lanjutan pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026 guna memperdalam karakteristik usaha serta penyusunan Tabel Input Output.

Sedangkan tambahan anggaran Dukman akan dialokasikan untuk pembangunan gedung kantor berizin prinsip Sekneg, revitalisasi bangunan rusak, serta pemulihan kantor pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Flores, Nusa Tenggara Timur.

(Taufik Fajar)