Di KTT BRICS, Airlangga Tegaskan Indonesia Tak Boleh Hanya Jadi Penerima Aturan Global

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia harus terus mengambil peran aktif dalam pembentukan tata kelola global. Hal tersebut disampaikan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).

Airlangga menekankan krusialnya partisipasi negara-negara berkembang dalam proses negosiasi tata kelola dan sistem perdagangan multilateral agar tidak hanya menjadi penerima aturan yang ditetapkan oleh pihak lain.

“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representatif, dan berkeadilan,” ujar Menko Airlangga dalam keterangannya, Minggu (13/9/2026).

Airlangga menjelaskan bahwa KTT BRICS 2026 di bawah Keketuaan India mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”

Di bidang ekonomi, pembahasan BRICS mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok global yang tangguh, hingga penguatan sistem perdagangan terbuka berbasis aturan.

Dalam sesi khusus tertutup bertajuk “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya membangun ketahanan kolektif di tingkat global, yang dimulai dari ketahanan nasional dan diperkuat melalui kerja sama regional.

Presiden Prabowo menggarisbawahi posisi BRICS sebagai kekuatan besar yang mewakili lanskap ekonomi serta demografi dunia saat ini.