Jumlah Pengusaha Jadi Indikator Kemajuan Negara, Indonesia Baru 3,2 Persen

JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan rasio kewirausahaan menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi rasio kewirausahaan, semakin besar jumlah pengusaha yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian.

“Rasio kewirausahaan adalah indikator untuk mengukur jumlah pengusaha dalam suatu negara. Semakin tinggi rasionya, semakin banyak jumlah pengusaha. Hal ini menunjukkan peningkatan kemajuan ekonomi negara tersebut,” ujar Maman, Rabu (16/9/2026).

Maman mengungkapkan rasio kewirausahaan Indonesia saat ini berada di sekitar 3,2%. Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 3,6% pada 2029 dan mencapai 8% pada 2045.

Menurut Maman, peningkatan rasio kewirausahaan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah pelaku usaha. Pemerintah juga perlu mendorong lahirnya pengusaha yang kuat dan tangguh melalui ekosistem kewirausahaan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, inkubator bisnis, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan.

Kolaborasi itu menjadi bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam pengembangan kewirausahaan di berbagai daerah, termasuk melalui penguatan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, pendampingan, kemitraan, dan akses pasar.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah terus memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Secara nasional, realisasi KUR 2026 telah mencapai Rp221 triliun yang disalurkan kepada 3,44 juta UMKM. Dari total tersebut, penyaluran ke sektor produksi mencapai 65,5% atau sekitar Rp145 triliun.

Di Sulawesi Selatan, penyaluran KUR tercatat Rp12,53 triliun kepada 189.000 UMKM. Sebanyak 73% penyaluran tersebut mengalir ke sektor produksi.

Maman mengatakan akses pembiayaan perlu diikuti dengan pendampingan dan peningkatan kapasitas agar modal yang diperoleh pelaku usaha dapat digunakan secara produktif dan mendorong pertumbuhan bisnis.

Selain pembiayaan, pemerintah juga mendorong perguruan tinggi berperan dalam mencetak lebih banyak wirausaha. Kampus dinilai memiliki potensi untuk menghubungkan riset, inovasi, talenta mahasiswa, teknologi, dan kebutuhan dunia usaha.

“Kami mendorong kampus sebagai pusat akademik untuk menghasilkan wirausaha hebat Tanah Air dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha,” kata Maman.

Penguatan ekosistem kewirausahaan juga dilakukan melalui pengembangan lembaga inkubator bisnis yang dapat memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. Dengan demikian, pengembangan kewirausahaan tidak berhenti pada penciptaan usaha baru, tetapi juga diarahkan agar usaha tersebut dapat tumbuh dan naik kelas.

“Wirausaha harus kita dorong menjadi pengusaha yang siap bersaing di pasar sehingga akhirnya menciptakan lapangan kerja dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia,” tegas Maman.

(Feby Novalius)