Realisasi Anggaran MBG Capai Rp134,2 Triliun hingga Agustus 2026

JAKARTA - Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat mencapai Rp134,2 triliun sepanjang delapan bulan pelaksanaan APBN 2026 (Januari-Agustus 2026). Kementerian Keuangan menilai penyaluran program prioritas ini semakin tepat sasaran seiring dengan reformasi tata kelola yang gencar dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa Kemenkeu mendukung penuh langkah pembenahan yang tengah dilakukan BGN. Koordinasi erat terus dibangun antara Kemenkeu dan Kepala BGN guna menyelaraskan mekanisme anggaran dan teknis pelaksanaan di lapangan.

"Track record realisasi anggaran bisa diliat dari Januari-Agustus dan kita liat program MBG ini semakin tepat sasaran didukung reformasi BGN yang secara gencar diumumkan beberapa waktu terkahir. Karena itu Keenkeu mendukung sekali reforasi BGN pak kepala BGN koordiansi sangat erat dnegan kami karena bGN ketika lakukan reform ada hal hal yang perlu kita setel," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Sejumlah langkah reformasi terbaru yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN) mencakup pengetatan standar operasional dan prioritas sasaran penyaluran. Dalam pelaksanaannya,

BGN mewajibkan standar laik higiene sanitasi yang ketat pada seluruh proses pengelolaan makanan. Di saat yang sama, evaluasi operasional dilakukan secara tegas melalui penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi kualifikasi. 

Selain itu, dilakukan penataan ulang distribusi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang memiliki prevalensi stunting tinggi, dengan memfokuskan sasaran pada kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui) serta para santri.

Pembenahan ini makin diperkuat dengan pengalihan wewenang penetapan target penerima manfaat dari skala SPPG langsung ke BGN pusat demi menciptakan rantai distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih optimal dan terintegrasi.

Suahasil mengapresiasi penataan struktural tersebut karena memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan alokasi anggaran negara agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Jadi penataan penataan ini reform sangat baik membuat jadi lebih tepat sasaran termasuk target oleh BGN ada reform penntuan penerima manfaat dialihkan dari SPPG ke BGN agar distribusi MBG lebih optimal. Jadi kita sambut baik reform di BGN sehingga bisa lakukan lebih tepats asaran uang yang dipaki untuk MBG menajdi betul betul bisa kena ke yang membutuhkan," pungkas Suahasil.

(Taufik Fajar)