JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengkritik kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang dinilai lambat dan masih jauh dari target penyaluran pembiayaan hunian bagi masyarakat.
Maruarar, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tapera, membandingkan performa lembaga tersebut dengan keberhasilan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang dinilai jauh lebih agresif dalam mengeksekusi program.
"Tapera itu harus belajar dari pengelolaan KUR Perumahan, mulai dari sosialisasi hingga pencapaian target. Tahun lalu target 350 ribu, memang realisasi tertinggi sepanjang sejarah mencapai 278 ribu dari sebelumnya sekitar 228 ribu, tapi tetap saja kuotanya tidak tercapai," kata Maruarar dalam forum di kantor BP Tapera, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Dia membeberkan bahwa capaian KUR Perumahan pada evaluasi semester pertama telah menembus lebih dari 50 persen, sehingga pemerintah menambah plafon kuotanya menjadi Rp50 triliun.
Melalui skema pembiayaan baru tersebut, pos pembiayaan renovasi rumah saja telah mencakup sekitar 87 ribu unit dan diyakini menyentuh 100 ribu unit dalam sisa waktu tiga bulan ke depan. Sebaliknya, laju realisasi Tapera justru dinilai tidak menunjukkan terobosan berarti kendati kuota pembiayaan telah ditingkatkan.
Melihat ketimpangan tersebut, mantan anggota DPR RI ini mendesak jajaran komisioner Tapera untuk merombak total kinerja dan kapasitas personel di internal lembaga.