Sementara itu, pekerja di daerah yang tidak menetapkan UMK menggunakan UMP sebagai acuan batas penghasilan. Mekanisme pembulatannya juga dilakukan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 juga mengatur bahwa BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pekerja yang ingin mengetahui informasi dan perkembangan program BSU 2026 dapat mengakses kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan melalui laman bsu.kemnaker.go.id.
Kemnaker mengimbau pekerja untuk memperhatikan seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah agar penyaluran bantuan sesuai dengan kriteria penerima.
(Feby Novalius)